REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Fraksi Golkar siap menjegal usulan pemerintah terkait sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Usulan gubernur dipilih DPRD dinilai Gollkar tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Karena itu, usulan ini akan ditolak Golkar di DPR.

"Sikap Golkar tidak berubah yakni mendukung gubernur ditetapkan. Jadi kami siap menolak usulan pemilihan gubernur di Yogyakarta," ujar anggota Komisi II dari Partai Golkar, Taufik Hidayat saat dihubungi Republika, Jum'at (10/12).

Menurutnya, sikap berlawanan Golkar dengan pemerintah sudah terjadi sejak awal dibahasnya masalah sistem pemerintahan Yogyakarta. Sehingga penolakan ini dipandangnya bukan suatu yang aneh. Dia pun menyanggah sikap Golkar ini adalah bentuk pembangkangan dari koalisi.

"Ini tidak ada kaitannya dengan koalisi. Ini adalah persoalan yang menyangkut kehendak rakyat. Dan Golkar sangat mendukung hal itu," tegasnya.

Menurut dia, bukan suatu yang mustahil jika sistem penetapan kepala daerah diadopsi dalam undang-undang. Sistem kerajaan yang menjadi dasar pemerintahan, dianggapnya dapat berasimilasi dengan sistem ketatanegaraan. "Sangat dimungkinkan sistem itu diadopsi dalam Undang-undang, terlebih UU keistiewaan daerah," kata Taufik.

Lebih lanjut dia berpandangan, sistem pemerintahan Yogya telah melekat secara historis. Atas dasar historis pula dia menilai jika hal itu sulit untuk diganggu gugat, terutama yang terkait kehendak rakyat.

Polemik sistem pemerintahan Yogyakarta mengemuka setelah pemerintah menggulirkan usulan pemilihan kepala daerah . Sebaliknya, secara historis, kepala derah Yogyakarta selalu ditetapkan, yakni Sultan Hamangku Buwono dan Paku Alam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika