REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Ribuan rakyat Yogyakarta mendatangi Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Jalan Malioboro untuk mengikuti jalannya sidang paripurna membahas keistimewaan DIY, Senin (13/12). Mereka mendesak ditetapkannya Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX sebagai gubernur dan Wagub DIY.
Sebelum menuju DPRD DIY, mereka berkumpul di Alun-alun Utara Yogyakarta. Bahkan, sekitar 700 siswa dari SMU De Britto datang ke dewan dengan longmarch dari sekolah mereka di kawasan Jalan Laksda Adisutjipto yang berjarak lebih 5 km.
Sedangkan elemen mahasiswa yang terlihat hadir adalah dari Persatuan Alumni GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) DIY, warga Papua dan perwakilan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tinggal Yogyakarta.
Kedatangan massa dari berbagai elemen ini memaksa Jalan Malioboro ditutup untuk arus lalulintas, kecuali pejalan kaki. Para bakul di Pasar Beringharjo, penjaja souvenir serta pertokoan di sepanjang Malioboro puni rela tidak menjajakan dagangannya, demi mendukung keistimewaan Yogyakarta.
Sebelum berlangsungnya sidang paripurna, masing-masing elemen pendemo berorasi di panggung halaman DPRD setempat. GBPH Prabukusomo yang baru saja mundur dari Ketua DPD Partai Demokrat DIY meyakini dukungan warga Yogyakarta akan Keistimewaan DIY bakal terus mengalir, karena rakyat Yogyakarta sampai kapanpun akan membela Sultannya. ''Saya datang ke sini untuk mengantarkan masyarakat yang punya hati nurani dan mencinta DIY,'' kata adik Sultan HB X ini.
Sedangkan Kerabat Puro Pakualaman, KPH Endrokusumo menyampaikan bahwa hubungan Puro Pakualaman dengan Kasultanan Ngayogyakarta merupakan hubungan yang tidak bisa dipisahkan. ''Mari kita jaga keutuhan Yogyakarta, dan hidup bebas dari unsur pemecah belah,'' ajaknya.
Massa ini tetap bertahan sampai sidang paripurna selesai. Bahkan usai sidang, mereka mendaulatan Ketua DPRD Yoeke Agung Indra Laksana dan perwakilan fraksi-fraksi di DPRD berbicara di panggung.
Hanya saja tak satupun wakil dari Fraksi Partai Demokrat hadir di panggung, karena mereka sudah meninggalkan gedung DPRD sebelum ketua DPRD mengetukkan palunya bahwa DPRD DIY bersikap mendukung penetapan.
Ketua Ismoyo (Paguyuban Kepala Desa se-DIY) mengatakan sikap FPD yang tak jelas mendukung penetapan sangat disayangkan. Sikap ini tentunya akan berpengaruh pada hasil pemilihan umum di masa depan.
Ketua Semar Sembogo (Paguyuban para dukuh di DIY), bahkan mengatakan sikap FPD ini jelas tak seuai dengan aspirasi masyarakat DIY. ''Kalau begini, sebaiknya semua anggota dewan dari FPD mundur saja,'' katanya. Ia juga mengimbau agar warga DIY melupakan saja keberadaan Partai Demokrat di DIY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika