REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN -- Paguyuban para dukuh se-DI Yogyakarta, ''Semar Sembogo, akan membentuk Satgas Penetapan yang akan bertugas untuk mengajak masyarakat provinsi ini memboikot pelaksanaan pemilukada gubernur, bila memang nantinya hasil pembahasan RUUK DIY memutuskan penentuan kepala daerah di provinsi ini harus dilakukan melalui pemilihan.
''Satgas tersebut akan diresmikan melalui rapat akbar para dukuh se-DIY di lapangan Candi Binangun, Kecamatan Pakem, tanggal 29 Desember ini,'' kata Ketua ''Semar Sembogo'', Sukiman, Senin (27/12).
Dukuh, padukuhan atau dusun adalah suatu komunitas atau lingkungan sosial dalam satu kelurahan yang wilayahnya setara dengan kampung. Di Yogyakarta, kepala dukuh atau kepala dusun dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana pemilihan langsung pada kepala desa.
Menurut Sukiman, di DIY ini terdapat 4.479 dukuh. Mereka akan menjadi anggota Satgas itu dengan membawa minimal masing-masing lima anggota perwakilan dari RT-RT yang ada di padukuhannya.
Sukiman mengatakan Satgas ini bisa juga disebut sebagai Satgas anti pemilukada gubernur di DIY. Tugas para Satgas ini, katanya, akan memberikan penjelaskan kepada masyarakat agar mereka juga menolak dilaksanakannya pemilukada gubernur di provinsi ini.
''Kami tak takut dihukum dengan dinyatakan melanggar UU bila memang RUUK DIY hasilnya harus ada pemilihan. Logikanya, bila RUUK itu menyatakan harus ada pemilihan artinya RUUK itu sendiri telah melanggar asprirasi warga Nagari Yogyakarta Hadiningrat yang menghendaki jabatan gubernur/wabug dilakukan dengan penetapan,'' kata Sukiman.
Sukiman, yang juga menjadi ketua Paguyuban Dukuh se-Kabupaten Sleman, ''Cokro Pamungkas'', mengatakan acara rapat akbar di Hargo Binangun tersebut diselenggarakan atas inisiatif para dukuh di Sleman, yang kecewa terhadap sikap dan penyataan-pernyataan Presiden SBY berkaitan dengan tata-cara pengisian jabatan gubenur di DIY.
''Apalagi semakin tak elok, Presiden SBY mengeluarkan pernyataan-pernyataan itu di saat warga DIY sedang ditimpa musibah erupsi Merapi. Makanya kami menyelenggarakan event ini di lereng Merapi, agar bisa menjadi pelajaran bagi Presiden SBY,'' kata dia.
Ia mengatakan acara rapat akbar 29 Desember nanti akan dihadiri ribuan warga se-DIY. Acara ini juga didukung oleh berbagai eksponen masyarakat DIY, dari para seniman, pamong desa, petani dan nelayan, serta pedagang pasar.
''Katakanlah, rapat ini sebagai usaha untuk merapatkan barisan dalam menghadapi pembahasan RUUK yang akan dilakukan DPR-RI dan pemerintah. Kami akan terus mengawal goalnya pasal yang mengatur pengisian jabatan gubernur/wagub DIY melalui cara penetapan,'' katanya.
Selain itu, kata dia, Semar Sembogo kini juga sedang melobi DPRD kabupaten/kota di DIY agar menggelar sidang paripurna untuk menentukan sikap berkaitan dengan aspirasi penepatan dalam RUUK.
''Kami telah berhasil melobi DPRD Bantul sehingga rapat paripurna mendukung penepatan telah diselenggarakan di Bantul,'' katanya.
Menurut dia, selanjutnya DPRD Sleman sudah berhasil dilobi, dan juga akan menggelar rapat paripurna serupan pada tanggal 31 Desember nanti. Selanjutnya, katanya, dia berharap rapat serupa juga akan digelar oleh DPRD Gunungkidul dan Kulonprogo.