REPUBLIKA.CO.ID,MAMUJU-Soal bicara jujur, pemerintah pusat tampaknya harus belajar pada Pemkab Mamuju, Sulawesi Barat. Pemkab Mamuju mengakui pemerintahannya berjalan bobrok karena belum maksimal dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya.
"Kami akui apa yang sudah disampaikan dewan terhadap pemerintah, itu memang benar dan mesti dilakukan evaluasi," kata Wakil Bupati Mamuju, Bustamin Bausat, menanggapi pemandangan fraksi di DPRD di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, memang masih banyak kelemahan di pihaknya dalam membangun daerah dan memaksimalkan pelayanan publik. Kelemahan itu di antaranya masih belum maksimalnya upaya mengatasi luapan sungai sehingga banjir masih menghantui masyarakat di 16 Kecamatan di Mamuju.
Ia juga mengakui pemkab belum maksimal dalam menyediakan obat bagi pasien di RSUD Mamuju karena selalu kehabisan stok dan banyak obat yang kadaluarsa sehingga tidak dapat digunakan melayani pasien.
Menurut dia, Pemkab Mamuju juga tidak bisa memaksimalkan pendapatan sehingga pendapatan asli daerah (PAD) tidak memenuhi target. Besarnya PAD yang dicapai hanya sekitar Rp18 miliar sementara target sekitar Rp27 miliar.
"Pemkab Mamuju tidak dapat memaksimalkan pendapatan khususnya di sektor perkebunan, padahal potensi PAD dari sektor itu menjanjikan, kemudian sistem pelayanan satu atap untuk memenuhi kebutuhan publik seperti pengurusan akte kelahiran, izin usaha dan kebutuhannya juga belum maksimal,” katanya. Ia berjanji akan melakukan evaluasi terhadap kinerjanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika