REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Anggota DPD RI mempertanyakan kebijakan Presiden RI dalam membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal tersebut bertentangan dengan konsep Nawacita Jokowi yang mengutamakan pembangunan dimulai dari pinggiran Indonesia. Kenyataannya pembangunan di pusat Jawa seperti proyek kereta cepat tersebut.

Hal tersebut terungkap dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-4 DPD RI menghadirkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sebagai perwakilan pemerintah dalam menjawab dan menjelaskan atas hak bertanya Anggota DPD RI terkait keputusan pemerintah untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung sebagaimana dimuat di PP 107 Tahun 2015.

Rini Soemarno datang didampingi para Direksi dari konsorsium 4 BUMN (Jasa Marga, PTPN VIII, PT.KAI, PT. WIKA) yang tergabung dalam PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia, di Gedung Nusantara V, Senayan Jakarta, Jum’at(29/1).

Anggota DPD RI dari Jawa Tengah, Ahmad Muqowam mengatakan bahwa pembangunan jangan terlalu memprioritaskan di pulau jawa. Dirinya menggambarkan keadaan transportasi di daerah diluar pulau jawa masih tidak memadai dan belum tersentuh pembangunan.

“Di daerah kondisi transportasi masih memprihatinkan, jangan terlalu memprioritaskan (pembangunan) pada Jawa,” tegas Senator yang juga ketua Komite I DPD RI tersebut.

Senada dengan Ahmad Muqowam, Senator dari Sulawesi Selatan Ajiep Padindang juga mengingatkan agar kebijakan harus berpihak kepada daerah, tidak hanya secara terpusat.

Sedangkan Ahmad Nawardi mengkritisi mengenai adanya KA Cepat Jakarta-Bandung yang disebutkan pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan daerah-daerah yang dilewatinya.

Menurut Senator asal Jawa Timur ini pemerataan pembangunan lebih dibutuhkan di daerah dibandingkan di pusat. “Apakah penting untuk memicu pertumbuhan kota-kota tersebut, padahal banyak kota di daerah yang sangat membutuhkan,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika