REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Partai Golkar, Agung Laksono mengingatkan agar para kader tidak terburu-buru untuk menjajaki koalisi. Sebab, penentuan koalisi baru bisa dilakukan ketika pemilu legislatif selesai dan peta politik sudah terbentuk. 

"Saya sering ingatkan kepada pimpinan DPP Golkar, kalau bicara koalisi partai harus dilihat dari berbagai hal," katanya, Selasa (24/9). 

Pertama, jelasnya, pengambilan keputusan harus melalui rapat pimpinan nasional (rapimnas). Artinya, keputusan untuk berkoalisi dengan partai tertentu bukan sepenuhnya kewenangan DPP. Agung mengatakan DPP bisa mengusulkan tetapi tetap harus dengan mekanisme dan melewati forum rapimnas. 

Kedua, lanjutnya, pembahasan mengenai koalisi sebaiknya tidak dibicarakan dalam waktu dekat. Tetapi setelah pileg selesai digelar. "Kalau hanya persaudaraan bisa-bisa saja, tapi kalau untuk mengikat menjadi sebuah koalisi nanti setelah pemilu," katanya. 

Ia juga mengingatkan meski pileg sudah selesai, bukan berarti bisa berkoalisi dengan sembarangan partai. Golkar dianggap juga perlu mempertimbangkan partai mana saja yang bisa diajak berkoalisi, apakah PDI Perjuangan, Nasdem, atau partai lainnya. 

"Lihat saja nanti setelah pileg, jangan terburu-buru. Sekarang konsolidasi dulu masing-masing ke internal bagaimana memenangkan partai," papar Menko Kesra tersebut.

Sedangkan mengenai cawapres yang akan dipinang, Agung pun belum memiliki bayangan. Termasuk kemungkinan meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) untuk dipasangkan bersama Aburizal Bakrie. 

Yang terpenting, lanjutnya, PG bisa lolos parliamentary threshold dan presidential threshold. Baru kemudian memikirkan langkah berikutnya. "Kita belum mengambil sikap apa pun untuk cawapres. Jadi kita berkoalisi dan mencari pendamping nanti setelah lihat hasil pileg. Mudah-mudahan Golkar lolos parliamentary threshold dan presidential threshold," katanya.