REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom yang juga anggota tim ekonomi calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla, Iman Sugema mengatakan program sistem logistik tol laut akan membutuhkan suntikan dana Rp15 triliun dari APBN.

"Murah, dari APBN alokasi sekitar Rp15 T," ujarnya, Kamis, (19/6).

Dia menjelaskan, anggaran dari pemerintah tersebut hanya mencakup 30 persen dari total investasi tol laut. Sisanya, yakni sebesar 70 persen membutuhkan penyertaan modal dari sektor perbankan.

Dia menambahkan kapal yang digunakan adalah kapal jenis post panamax dengan kapasitas 5.101-10.000 TEUs (Twenty Foot Equivalent Unit).

"Namun, yang 5000 TEUs sepertinya sudah cukup," ujarnya.

Kapal yang digunakan pada tahap awal, kata dia, bisa saja menggunakan kapal-kapal bekas, namun tidak tertutup kemungkinan untuk pengadaan kapal baru. Tim Jokowi-JK pun masih membahas operator kapal yang akan mengerjakan proyek tersebut.

Menurut dia, sistem tol laut juga akan mencakup jalur distribusi barang dari 10 pelabuhan "hub" baru yang akan dibangun, ke berbagai pelabuhan kecil, sehingga sistem logistik dapat lebih efisien dan efektif.

"Jadi setelah semua pelabuhan terkoneksi. Nanti misalnya dari Makassar, ada barang yang juga dikirim ke Palu terus volume (barang di kapal) juga akan bertambah," tutur Ekonom dari Institut Pertanian Bogor ini.

Setidaknya, Jokowi dan Jusuf Kalla telah berjanji jika terpilih akan membangun 10 pelabuhan dan juga "deep sea port", termasuk untuk kawasan Indonesia Timur. Sistem tol laut ini akan bermula dari Balawan, Sumatera Utara, Batam, Kepulauan Riau, Cilamaya, Jawa Barat, Makassar, Sulawesi Utara, hingga Sorong, Papua Barat.

"Dengan begitu sebelum proyek dan pengadaan kapalnya, yang akan dibangun pelabuhannya dulu, serta juga pelabuhan laut dalam (deep sea port)," ujar dia.