REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (Cinaps) Guspiabri Sumowigeno mengatakan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan belum melakukan terobosan di bidang maritim selama masa jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Padahal tambah Guspiabri, Menko Polhukam memiliki irisan di bidang maritim yakni diplomasi maritim.

"Saya kira belum ada terobosannya selama beliau menjabat menjadi Menko Polhukam," kata Guspiabri, Ahad (31/7).

Guspiabri menjelaskan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim di dunia dibutuhkan dua hal. Pertama meningkatkan sektor ekonomi. Namun sampai saat ini sektor ekonomi maritim baru menyumbang 10 persen untuk Produk Domestik Bruto (PDB).

Yang kedua, lanjut Guspiabri, ialah sektor keamanan atau militer. Untuk sektor keamanan di maritim dibutuhkan kecakapan di bidang pertahanan udara dan laut. Sedangkan Luhut berasal dari angkatan darat.

Karena itu pergeseran jabatannya dari Menkopulhukam ke Menko Maritiman dipertanyakan. Sedangkan pada saat menjabat menjadi Menkopolhukam Luhut belum melakukan terobosan yang signifikan dibidang kemaritiman.

"Apakah beliau mempunyai wawasan yang memadai untuk berbicara politik militer maritim," katanya.

Selain itu Menko Kemaritiman juga membawahi bidang pariwisata. Sedangkan pariwisata membutuhkan hospitality atau keramah-tamahan. Hal ini juga dipertanyakan sebagai purniwaran jendral, kata 'Guspiabri, tentu berlawan dengan keramah-tamahan.

"Jika ramah-tamah tentu di medan perang ia akan ditembak," katanya.