REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, upaya pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua sudah maksimal. Berbagai dialog panjang telah dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang baik.
"Apa lagi yang bisa didialogkan, semua sudah dikasih ke daerah (Papua) terkecuali kemerdekaan," ujarnya di Istana Wakil Presiden, Selasa (11/12).
JK menegaskan, pemerintah justru telah memberikan anggaran yang sangat besar kepada Papua dibandingkan dengan daerah lainnya. Namun masih banyak pihak yang berpikir bahwa pemerintah merampok kekayaan Papua.
"Kita transfer ke Papua itu hampir Rp 100 triliun. Jadi pikiran bahwa kita ini mengambil kekayaan Papua sama sekali tidak, justru kita menyubsidi Papua luar biasa, sama kita mensubsidi Aceh juga," katanya.
Pemerintah telah memperlakukan Papua sebagai daerah yang sangat spesial. Bahkan lebih spesial daripada Aceh yang juga sempat mengalami konflik separatisme. JK mengatakan, pemerintahan di Papua semuanya telah dikendalikan oleh masyarakat lokal. Sedangkan di Aceh, pemerintahannya masih ada yang dipegang oleh masyarakat dari luar daerah tersebut.
"Untuk jadi gubernur, bupati, harus orang asli (Papua). Kalau di Aceh ndak, masih bisa orang luar Aceh jadi gubernur. Tapi kalau di Papua tidak. Jadi politik sudah dikasih, ekonomi sudah dikuasai, apanya lagi yang bisa didialogkan coba. Semua sudah maksimum, jadi sudah berkali-kali ada pembicaraan seperti itu," ujarnya.
Oleh karena itu, JK meminta agar Pemerintah Papua dapat menjalankan birokrasi yang bersih sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang memiliki pemahaman berbeda. Misalnya saja, tujuan pemerintah membangun jalan Trans Papua yakni untuk kemajuan di daerah tersebut. Namun masih ada masyarakat yang memberontak karena merasa wilayahnya diduduki oleh orang luar Papua.
"Tapi pengertiannya kadang-kadang berbeda, kita membangun jalan Trans Papua kita menganggap bahwa itu penting untuk kemajuan Papua, tapi pihak yang memberontak mengatakan wah itu nanti masuk orang luar Papua lebih banyak lagi. Itu semua juga menjadi dilema-dilema," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika