REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan presiden Timor Leste Jose Ramos Horta mengatakan, sebagian besar masyarakat Papua sebenarnya masih percaya dengan Pemerintah Indonesia. Mereka tidak ingin memisahkan diri dari Indonesia.
"Dengan pemerintahan baru di tangan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen untuk meningkatkan keadaan di Papua, banyak orang-orang di sana yang sangat mengharapkannya setelah bertahun-tahun menelan kekecewaan, aku melihat banyak harapan pada pemerintahan yang baru ini," kata Jose kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (5/5).
Menurut dia, Pemerintah Indonesia perlu mendengarkan dan memahami mengapa terjadi perlawanan di bumi Cenderawasih. "Semua sudah tahu perlawanan itu sudah ada sejak lama, Indonesia harus memahami kenapa pulau sebesar itu ingin memisahkan diri, kenapa orang-orang tidak senang. Mereka inginkan kedamaian, kebebasan, penghargaan, serta pembangunan.”
Kata Jose, selama ini mereka tidak merasakan pemerataan dari pembangunan yang ada. Dia mengakui, untuk mengentaskan masalah di Papua tidaklah mudah dan sederhana, butuh usaha, komitmen, serta kepemimpinan yang kuat untuk membangun Papua. Menurut dia, harus ada kebijakan yang berkesinambungan yang dapat menguntungkan masyarakat lokal, serta dalam pembangunan itu juga tidak merusak lingkungan.
"Pemerintah harus memahami mereka yang merasa tertinggal, maka pembangunan juga harus menyeimbangkan antara keetnikan mereka serta unsur modernisasi," kata dia.
Dia percaya Indonesia punya pengalaman untuk hal itu. Indonesia punya banyak sosiolog dan antropolog. Presiden pun telah berkomitmen untuk menyelesaikan ketidakadilan di Papua dan Papua Barat. Dia juga menyarakan untuk mendekati masyarakat separatis tidak dengan kekerasan senjata, tetapi melalui pendekatan dialog.
"Walaupun mereka berseberangan, tetapi selama mereka masih bisa diajak bicara. Saya rasa itu langkah yang baik. Saat ini, Indonesia sangat terbuka untuk itu," kata dia. Menurut dia, pemerintah harus berhati-hati dengan metode kekerasan. Jika hal itu melukai orang yang tidak bersalah, maka mereka akan ikut angkat senjata menyerang.
Pada 2 Mei, atas nama Indonesia, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengundang Ramos Horta ke Papua untuk berdialog dengan warga setempat. Hal itu salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk membangun Papua dan menyelesaikan kasus HAM di sana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika