REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sependapat jika dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dana otonomi khusus Papua. Hal ini setelah dana otsus Papua yang begitu besar dinilai tak mampu menyelesaikan persoalan di Papua, salah satunya wabah campak dan gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Asmat, Papua.
"Perubahan menuju kemakmurannya ini belum signifikan, di mana kebocorannya, ya sudah kita evaluasi semua pada pola transparansi akuntabilitas anggaran, tidak hanya Papua, semua," ujar Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (31/1).
Karenanya, ia menilai perlu mencari akar permasalahannya dari implementasi dana otsus Papua. Khususnya terkait tepat atau tidaknya sasaran dana otsus tersebut. Menurutnya, evaluasi harus menjabarkan setransparan mungkin serta pertanggungjawabanannya.
"Artinya transparan itu untuk apa saja yang ratusan triliun dan akutabilitas ya tentunya bisa dipertanggung jawaban secara akuntable," ujarnya.
Ia pun mempersilahkan dalam evaluasi anggaran tersebut menyertakan penegak hukum baik KPK, Polisi maupun kejaksaan untuk memproses hukim jika ada penyalahgunaan dalam anggaran.
