Kemenpar sedang intens merancang beragam strategi untuk menggapai target menggaet 20 juta kunjungan wisman di 2019. Sejumlah perguruan tinggi Pariwisata yang menjadi binaan Kemenpar pun ikut dijadikan mesin pendulang wisman. Dari mulai akademi, politeknik hingga sekolah tinggi diberi tanggung jawab mengembangkan ‘Bali-Bali Baru’.
“Sekarang semua perguruan tinggi di bawah Kemenpar sudah dibagi tugas. Misalnya Akpar (Akademi Pariwsata, red) Medan membantu menangani pengembangan Destinasi Danau Toba. Karena sama-sama berada di Sumatera Utara. Begitu pun daerah lain, dicari yang terdekat baik secara jarak maupun psikologis,” tutur Ahman Sya.
Meski begitu, rancangan strateginya tidak sama. Porsi tanggungjawabnya berbeda, sesuai dengan kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki perguruan tinggi tersebut. Hasilnya, perguruan tinggi pariwisata berstatus sekolah tinggi, diarahkan menangani destinasi prioritas yang lebih banyak ketimbang akademi dan politeknik pariwisata (poltekpar).
“Contohnya Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung. Di sana akan menangani empat ‘Bali Baru’ yakni Tanjung Kelayang di Belitung, Tanjung Lesung-Banten, Kota Tua dan Kepuluan Seribu-Jakarta serta Borobudur di Jogja-Solo-Semarang,” urainya.
STP Nusa Dua Bali juga sama. Dari paparan Ahman Sya, sekolah pariwisata di Pulau Dewata itu sudah ditugaskan menangani tiga Bali Baru. Tanggungjawabnya meliputi Bromo Tengger-Semeru di Jawa Timur, Mandalika di Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Labuan Bajo-Pulau Komodo di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). “Kalau Poltekpar Makassar menangani ‘Bali Baru’ Wakatobi di Sulaweri Tenggara dan Morotai di Maluku Utara,” tambah Ahman Sya.
Tidak semua ‘Bali Baru’ tadi tercover sekolah tinggi pariwisata di bawah binaan Kemenpar . Masih ada destinasi-destinasi lain yang belum tercover. Untuk menyiasatinya, perguruan tinggi lain di luar Kemenpar yang memiliki jurusan ataupun program studi Pariwisata juga akan dilibatkan. Tugasnya disesuaikan dengan kedekatan lokasi dengan masing-masing ‘Bali Baru’. “Rancangannnya memang seperti itu. Yang jelas, program tugas yang diberikan Kemenpar kepada sejumlah perguruan tinggi lain tidak akan lepas dari fungsi perguruan tinggi itu,” kata Ahmas Sya.
Menurut Ahman Sya, sertifikasi lulusan Perguruan Tinggi Pariwisata sudah dilakukan di 10 Perguruan Tinggi. Sedangan yang lain akan dilaksanakan pada 2017, setelah LSP pihak pertama didirikan di Perguruan Tinggi tersebut. “Kami terus berpacu dengan waktu, kami yakin target itu akan terlampaui. LSP pihak pertama sudah didirikan di 5 PT, yakni STP Bandung, Akpar Medan, Unisbank Semarang, STP Sahid, dan STPBI," kata Ahman.
