REPUBLIKA.CO.ID, Keputusan Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara terkait kasus penyelundupan motor Harley Davidson bekas dan dua sepeda Brompton melalui pesawat baru jenis Airbus A330-900 seri Neo sangat tepat. Langkah tegas menteri BUMN ini patut diapresiasi, karena kasus yang terjadi di maskapai pelat merah itu merupakan masalah serius dalam tata kelola BUMN.
Terungkapnya kasus yang mencoreng nama Garuda Indonesia tersebut, bisa menjadi pintu masuk bagi Kementerian BUMN untuk merombak dan menata ulang maskapai pelat merah itu serta perusahaan milik negara lainnya. Keputusan tegas Erick Thohir, dalam pandangan pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Toto Pranoto, akan berdampak positif sebagai pembelajaran bagi direksi dan komisaris lain di perusahaan pelat merah agar tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.
Apalagi, menurut Toto, sejak dilantik menjadi menteri BUMN, Erick Thohir sangat memprioritaskan tata kelola perusahaan BUMN yang baik. Langkah berani yang diambil menteri BUMN itu dinilai sebagai konsistensi penegakan tata kelola perusahaan yang baik.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersma Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12).
Kebijakan menjatuhkan sanksi bagi dirut Garuda Indonesia itu, menurut Toto, bisa memberikan efek jera bagi BUMN yang lain. Peringatan yang disampaikan menteri BUMN agar para pejabat dan karyawan perusahaan pelat merah dapat loyal terhadap negara sudah seharusnya dipatuhi.
Karena itu, seperti yang diserukan Erick Thohir, para pejabat dan karyawan BUMN tak sepatutnya melakukan hal-hal untuk kepentingan pribadi. Upaya penyelundupan motor gede dan sepeda mahal melalui fasilitas BUMN jelas tak bisa ditoleransi.
Tindakan yang merugikan negara dan mengkhianati kepercayaan publik itu tentu sudah melenceng dari fungsi BUMN sebagai lokomotif pembangunan untuk rakyat. Inilah saatnya bagi 142 BUMN yang dimiliki bangsa ini untuk berbenah diri.
Kementerian BUMN harus berani merombak jajaran direksi yang tak memenuhi syarat dalam memimpin perusahaan milik bangsa itu. Erick Thohir telah mengingatkan agar jajaran pegawai dan direksi 142 BUMN memiliki akhlak yang baik.
Petugas mengecek barang bukti temuan 2 unit sepeda merk Brompton saat konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12).
Jabatan direksi, menurut sang menteri, adalah amanah. Para direksi BUMN sebagai putra-putri terbaik, akhlaknya juga harus baik. Publik tentu berharap agar dalam proses seleksi direksi BUMN ke depan, Kementerian BUMN melacak jejak rekam para calon direksi, termasuk memperhatikan aspek akhlak.
Syarat kedua yang harus dipenuhi direksi dan pegawai BUMN, menurut Erick Thohir, mesti memiliki loyalitas tinggi kepada pemerintah. Loyal kepada pemerintah dan negara berarti semua pegawai dan pejabat BUMN tak memanfaatkan fasilitas yang dimilikinya untuk memenuhi kepentingan pribadi.
Publik tentu berharap para pegawai dan pejabat BUMN yang terbukti hanya mementingkan kepentingan pribadi dan merugikan negara dengan memanfaatkan jabatannya agar mendapat tindakan tegas. Dukungan dari publik, parlemen --baik itu MPR maupun DPR-- serta kementerian lain terhadap keputusan menteri BUMN yang mencopot direktur utama Garuda Indonesia adalah bentuk harapan dan kecintaan agar semua perusahaan pelat merah bisa memperbaiki diri. Inilah saatnya BUMN menjadi perusahaan unggul berkelas dunia.
Moge Harley Davidson shovelhead klasik 70an hasil selundupan Dirut Garuda, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12).
Publik pun terus mendukung upaya Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk membongkar secara tuntas dan transparan terhadap kasus penyelundupan yang terjadi di maskapai Garuda Indonesia. Apalagi, menurut Erick Thohir, penyelundupan ini merupakan proses menyeluruh di dalam maskapai pelat merah tersebut, bukan hanya individu.
Dalam manifesto terdapat sebanyak 22 penumpang yang di antaranya adalah direksi Garuda Indonesia. Siapa pun yang benar-benar terlibat dalam kasus ini harus mendapatkan sanksi tegas, tanpa pandang bulu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika