REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pasca tertangkap tangannya Sekretaris Kemenpora WM terkait kasus proyek pembangunan sarana SEA GAMES di Palembang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih fokus melakukan pemeriksaan hanya kepada pihak-pihak yang diduga sebagai pelaku transaksi suap yang tertangkap tangan di Kementerian Pemuda dan Olah raga (Kemenpora).
"Belum bisa melebar. Sekarang fokusnya orang-orang yang (diduga) terlibat dalam transaksi suap, karena ini (kasus) tangkap tangan," kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M Jasin, di Jakarta, Jumat (22/4).
Pada Kamis malam (21/4) penyidik KPK menangkap tangan seorang pejabat dari Kemenpora berinisial WM beserta dua pihak lainnya berinisial MIU yang berstatus pengusaha dan R yang berstatus perantara. Sebelumnya diberitakan bahwa ketiganya ditangkap di lingkungan kantor Kemenpora yang diduga sedang melakukan transaksi suap terkait dengan proyek pembangunan sarana SEA Games di Jakabaring, Palembang.
Ketiganya lantas digelandang ke Gedung KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut beserta dengan barang bukti berupa cek senilai Rp 2 miliar. Penggeledahan juga dilakukan penyidik di kantor yang diduga perantara dari transaksi suap di Kemenpora yang berlokasi di gedung Graha Pulo, Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Kamis malam.
Kamis malam (21/4), KPK telah membenarkan penangkapan pejabat yang berinisial WM yang disebutkan sebagai Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam yang diduga melakukan transaksi yang dikategorikan suap, terkait pembangunan wisma atlet untuk sarana SEA Games di Kompleks Jakabaring, Palembang. Pemerintah Daerah (Pemda) Palembang menganggarkan dana sekitar Rp200 miliar untuk menyelesaikan sarana SEA Games berupa wisma atlet di Kompleks Jakabaring, Palembang, tersebut.
Diharapkan sarana penginapan yang dapat menampung 4.000 orang tersebut selesai pada Juli 2011 sebelum SEA Games berlangsung. Proyek pembangunan wisma atlet ini dikerjakan oleh PT Duta Graha Indah dan saat ini baru rampung sekitar 30 persen dari yang direncanakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika