REPUBLIKA.CO.ID,WASHINGTON--Mantan presiden AS Jimmy Carter, Rabu, mendesak masyarakat internasional agar mendukung kesepakatan baru persatuan Palestina, dan mengatakan itu akan meningkatkan peluang bagi perdamaian Timur Tengah. Partai Presiden Palestina dukungan Barat Mahmud Abbas, Fatah, dan pesaingnya HAMAS menandatangani kesepakatan itu, Selasa (3/5), guna mengakhiri bertahun-tahun pertempuran di dalam tubuh bangsa Palestina.
Tapi Israel telah menyebut persetujuan tersebut "pukulan bagi proses perdamaian". Carter, yang menulis opini di Washington Post, mendesak Amerika Serikat dan masyarakat internasional agar mengabaikan janji HAMAS untuk menghancurkan Israel dan mengajukan pendapat mengenai potensi keuntungan beruta demokrasi Palestina bersatu.
"Jika Amerika Serikat dan masyarakat internasional mendukung upaya ini, mereka dapat membantu demokrasi Palestina dan menetapkan dasar bagi negara Palestina bersatu di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang dapat menwujudkan perdamaian dengan Israel," tulis Carter, sebaimana dikutip AFP.
"Jika mereta tetap menjauhkan diri atau menyepelekan kesepakatan tersebut, kondisi di wilayah pendudukan Palestina mungkin memburuk dengan babak kerusuhan baru terhadap Israel," tulis mantan presiden Amerika itu.
Israel telah mengesampingkan berhubungan dengan setiap pemerintah Palestina yang mencakup HAMAS, yang juga dimasukkan ke dalam daftar hitam sebagai "organisasi teroris" oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa karena komitmennya bagi perjuangan bersenjata.
Namun Carter berkeras pemimpin HAMAS Khaled Meshaal, memberitahu dia HAMAS akan menerima baik kesepakatan dua negara asalkan itu dibuktikan dalam referendum Palestina. Carter dan Meshaal telah beberapa kali bertemu. "Kesepakatan semacam itu dapat memberi pengakuan timbal-balik --Israel mengakui negara Palestina merdeka dan Palestina akan mengakui Israel," tulis Carter.
"Dengan kata lain, satu kesepakatan akan mencakup pengakuan HAMAS atas Israel," tulis Carter.
Wakil Fatah, HAMAS dan 11 faksi lain Palestina, serta seorang tokoh politik independen, menandatangani kesepakatan perujukan pada Selasa, setelah pembicaraan dengan para pejabat Mesir.
Kesepakatan tersebut melicinkan jalan bagi pembentukan pemerintah sementara yang terdiri atas para tokoh independen guna meletakkan kerangka dasar bagi pemilihan presiden dan anggota parlemen dalam waktu satu tahun. Sementara itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berusaha meyakinkan timpalannya dari Inggris David Cameron, Rabu, bahwa kesepakatan antara dua faksi Palestina akan "jadi bencana bagi perdamaian Timur Tengah".
Saat Israel berusaha memerangi pengakuan PBB atas negara Palestina, Netanyahu dijadwalkan bertemu dengan Cameron, Rabu malam waktu setempat, dan pada Kamis direncanakan terbang ke Paris untuk membahas masalahnya dengan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika