REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Tim Verifikasi Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman meminta Dewan Kehormatan Partai Demokrat tidak tergesa-gesa menjatuhkan sanksi kepada Muhammad Nazaruddin sebelum ada kejelasan status hukum Bendahara Umum Partai Demokrat itu. "Sebaiknya Dewan Kehormatan menunggu proses hukum yang sedang dilaksanakan KPK," kata Benny di Jakarta, Jumat (20/5).

Sebelum ada status hukum yang jelas, kata Benny, Muhammad Nazaruddin sebaiknya tetap dipertahankan sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat. "Memang kalau Muhammad Nazaruddin tetap bertahan dan tidak mundur Partai Demokrat akan pecah dan nama baik Partai Demokrat akan menjadi rusak?" katanya.

Penegasan Benny K Harman tersebut bertentangan dengan pernyataan anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang menyarankan agar Muhammad Nazaruddin mengundurkan diri karena disebut-sebut terkait dengan kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games di Palembang. Menurut Benny, jika Dewan Kehormatan Partai Demokrat menyarankan agar Nazaruddin mengajukan pengunduran diri, itu berarti Dewan Kehormatan Partai Demokrat sudah memiliki banyak info dan data mengenai yang bersangkutan.

Namun, kata Ketua Bidang Hukum DPP Partai Demokrat ini, sanksi dari Dewan Kehormatan terkait dengan kode etik dan moral kader Demokrat. Sedangkan yang terkait dengan persoalan hukum, kata dia, Partai Demokrat masih menunggu perkembangan penyidikan kasus suap yang melibatkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Wafid Muharram di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dewan Kehormatan itu bukan dewan hukum, putusan Dewan Kehormatan rujukannya adalah kode etik, sementara putusan KPK rujukannya adalah hukum negara," katanya.

Benny meminta agar Dewan Kehormatan dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang cukup serta pertimbangan yang matang. Benny juga mengimbau agar Dewan Kehormatan Partai Demokrat menjaga prinsip praduga tak bersalah, sekaligus menghormati proses hukum yang masih dilakukan oleh KPK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika