REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA - Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), membuka secara resmi Gerakan Non Blok (GNB) atau Non-Aligned Movemnet (NAM) 2011. SBY merumuskan tiga poin gerakan baru GNB untuk menghadapi tantangan 50 tahun mendatang.
Menurut SBY, pada abad 21 ini, GNB harus jauh lebih proaktif untuk membentuk dunia baru. Gerakan pada saat ini, sangat berbeda saat GNB dibentuk pada 1961 dan ditekan oleh dua kekuatan dunia. "Maka itu, gerakan kita harus memiliki visi dan pendekatan baru," kata SBY dalam upacara pembukaan secara resmi Konferensi Tingkat Menteri (KTM) GNB ke 16, di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Bali, Rabu (25/5).
SBY memaparkan yang dimaksud dengan visi dan pendekatan baru yaitu sebuah visi dan pendekatan yang akan memungkinkan gerakan kita memperjuangkan perdamaian, keadilan dan kemakmuran pada abad 21. Visi dan pendekatan yang akan memungkinkan gerakan kita untuk mempromosikan demokrasi dan pemerintahan yang baik serta visi dan pendekatan yang akan memastikan kemakmuran bagi rakyat yang adil dan merata.
Pada visi pertama, SBY menekankan agar GNB dapat menjadi kekuatan besar dan mengutamakan hubungan kerjasama yang stabil. Dalam tradisinya, GNB tidak melupakan untuk berhubungan dengan gerakan besar serta tidak membebankan negara yang lebih kecil. Selain itu, ia juga meminta agar tidak pernah berhenti dalam melakukan dialog antar agama, budaya dan peradaban.
Pada visi kedua, GNB harus menjadi penyumbang jejaring pengembangan politik, promosikan demokrasi dan peningkatan pemerintahan yang baik, termasuk kepada pihak media, sektor bisnis, organisasi non pemerintahan, masyarakat sipil dan para akademis.
"Poin terakhir, gerakan kita harus menjadi pelopor dalam menyuarakan kemakmuran global secara merata tanpa ada negara yang tertinggal," tegasnya. Ia pun mengajak kepada anggota GNB untuk membuat setiap upaya dan bekerja bersama untuk mengatur perekonomian dunia.
KTM GNB ke 16 ini merupakan sekaligus peringatan GNB yang ke 50 tahun. KTM GNB ini diselenggarakan pada 23-27 Mei 2011 di Nusa Dua, Bali dan mengundang 120 negara, termasuk anggota baru Fiji dan Azerbaijan.