REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandarlampung menilai Rancangan Undang-undang (RUU) Intelijen dapat mengancam kebebasan pers bila penggodokannya tidak diawasi oleh insan pers sendiri. "Sangat besar kemungkinannya karena RUU tersebut dapat meberikan kewenangan tidak terbatas kepada intelijen untuk menjalankan fungsi penangkalan dan pengamanan," kata ketua AJI Bandarlampung, Wakos Reza Gautama, di Bandarlampung, Ahad (11/6).
Menurut dia, atas nama antisipasi pengamanan, seorang wartawan bisa saja diculik dan diintimidasi karena memegang data yang dianggap mengancam keamanan negara, sehingga tidak dapat disampaikan ke publik. "Lihat saja sekarang, wartawan masih bisa dijerat dengan delik pidana, padahal sudah ada UU kebebasan pers, apalagi kalau RUU intelijen betul-betul tidak dalam pengawasan, bukan hanya kebebasan pers, namun juga keberlangsungan demokrasi," katanya.
Menurut Wakos, insan pers sebagai elemen yang berkepentingan dengan RUU itu harus bisa mencegah hal tersebut dengan giat melakukan pengawasan terhadap RUU tersebut. "Bukan hanya insan pers sebenarnya, namun juga seluruh elemen, seperti LSM, akademisi, dan masyarakat sendiri," katanya.
Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) juga mengharapkan kewenangan intelijen yang saat ini sedang diatur dalam draf rancangan undang-undang (RUU) harus dibatasi dan tetap berpihak pada demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). "Intelijen memiliki kewenangan yang tidak terbatas, seperti penangkapan, semestinya dibatasi karena penangkapan merupakan wewenang kepolisian," kata Koordinator Kontras, Hariz Azhar.
Menurut dia, penangkapan biarlah tetap menjadi kewenangan polisi, dan RUU intelijen tidak perlu memperluas kewenangan lembaga tersebut menjadi superbodi yang rentan disalahgunakan sebagai alat kekuasaan. "Itu adalah hal yang paling mendasar apabila memang RUU itu bertujuan untuk menjaga kewenangan intelijen dari penyalahgunaan di masa mendatang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika