REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Panitia Penyelenggara muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Emron Pangkapi, mengharapkan para peserta bisa memanfaatkan momentum muktamar untuk membawa gagasan terbaik guna membesarkan partai. "Kita harapkan para peserta muktamar berkontribusi secara sungguh-sungguh dalam pembahasan amandemen AD/ART serta program kerja partai, jangan hanya terfokus pada pemilihan ketua umum," katanya di kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa (14/6).
Menurut dia, tantangan yang dihadapi PPP ke depan akan semakin berat, terutama menghadapi pemilu legislatif 2014. Saat ini, kata dia, DPR RI masih memahas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu yang di dalamnya mengatur soal persyaratan 'parliamentary threshold' atau batas ambang perolehan suara partai politik untuk berada di parlemen.
"Para peserta muktamar PPP harus secara sungguh-sungguh membahas AD/ADRT dan program kerja partai yang populer dan membumi," katanya.
Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi DPP PPP itu menjelaskan masyarakat saat ini sudah semakin cerdas dan menanyakan apa yang sudah dilakukan partai politik antara lain terhadap pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pendidikan murah, serta pelayanan kesehatan murah.
"Dalam menghadapi masyarakat pemilih yang telah berubah saat ini, kader PPP harus pandai-pandai membaca tanda-tanda zaman agar PPP ke depan tetap eksis dan menjadi harapan masyarakat," katanya.
Apalagi, kata dia, dalam sistem multipartai saat ini, PPP bukan lagi satu-satunya partai politik yang yang berbasis Islam, tapi masih ada beberapa partai politik lain yang juga berbasis Islam. Menjelang muktamar VII PPP di Bandung, pada 3-7 Juli mendatang, kata dia, sudah muncul empat nama kandidat ketua umum PPP, yakni Suryadharma Ali, Ahmad Muqowwam, Ahmad Yani, dan Muchdi Pr.
Emron Pangkapi mengingatkan, para peserta muktamar bisa memilih figur terbaik dari kandidat ketua umum yang ada sesuai dengan hati nurani dan pertimbangan mampu membesarkan PPP ke depan. "Agar pelaksanaan muktamar berjalan tertib dan PPP ke depan menjadi partai besar, maka hindari praktik politik uang," katanya.
Ia menjelaskan, PPP adalah partai besar yang memiliki infrastruktur lengkap meliputi pengurus wilayah di 33 provinsi, pengurus cabang di 497 kabupaten/kota, pengurus anak cabang di 62.000 kecamatan, maupun pengurus ranting di tingkat desa/keluarahan. Untuk menggairahkan infrastruktur partai yang sudah sedemikian besar agar menjadi lebih besar lagi, kata dia, maka dibutuhkan figur calon ketua umum yang memiliki jiwa kepempimpinan dan sudah mengakar di PPP.
"Dalam AD/ART PPP juga mensyaratkan calon ketua umum PPP sekurang-kurangnya telah menjadi ketua di DPP PPP selama satu periode," katanya menandaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika