REPUBLIKA.CO.ID, PADANG-- Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Ismed Hasan Putro meminta pemerintah memberikan insentif pada pengusaha dan BUMN. Insentif itu agar kedua pihak bisa menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri.

"Insentif tersebut dibutuhkan sebagai langkah kongrit pemerintah dan tentu akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan," kata Ismed Hasan Putro, dalam keterangannya di Padang, Senin.

Permintaan tersebut disampaikan Ismed terkait TKW Ruyati meninggal dunia setelah dihukum pancung di Saudi Arabia pada Sabtu (18/6), pukul 03.00 waktu setempat. Ia dieksekusi karena divonis bersalah telah membunuh perempuan Saudi Khairiya binti Hamid Mijlid.

Menurut Ismed, mencermati nasib ironis dan tragis dialami Ruyati TKW asal Bekasi itu maka perlu ada langkah mendesak yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi agar tragedi Ruyati tidak terulang kembali. Karena itu Pemerintah hendaknya, segera melakukan pendataan terhadap para TKW yang sedang menghadapi hukuman mati.

Ia meragukan pujian dan pencitraan positif dalam perlindungan Buruh Migran oleh lembaga dan masyarakat internasional jika faktanya Indonesia terus dihadapkan pada kenyataan bahawa para TKW Indonesia senantiasa dilecehkan, disiksa, diabaikan hak-haknya bahkan dihukum pancung.

Pemerintah, katanya, sudah saatnya menghentikan politik retorika dan pencitraan dalam mengatasi persolaan buruh migran tersebut. Sedangkan langkah konstruktif yang mendesak yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah mendorong penyerapan tenaga kerja melalui sektor industri pertanian secara masif.

"Sejatinya dunia usaha swasta maupun BUMN dapat didorong untuk melakukan itu agar sebagai bangsa kita tidak terus ditampar dan dilecehkan kehormatannya," tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika