REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono x meminta masyarakat lereng Gunung Merapi, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman bisa lebih "fair" dalam menyikapi rencana relokasi.
"Apa pun aspirasi warga korban Merapi, baik yang menerima atau menolak relokasi, akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat," katanya saat dialog dengan warga korban Merapi di "shelter" Gondang 2, Desa Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Kamis.
Gubernur mengharapkan masyarakat bisa "fair" menyikapi semua program rehabilitasi dan rekonstruksi pascaerupsi Merapi 2010 yang telah dilakukan sebelumnya.
"Saya tidak mau memaksakan kehendak, silakan jika akan tetap tinggal di atas (kawasan rawan bencana Merapi). Pilihan sendiri-sendiri, bukan saya yang menentukan," katanya.
Diharapkan warga mengerti bahwa dirinya sama sekali tidak punya niat jahat terhadap korban Merapi.
"Saya berdoa yang baik untuk kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu," katanya.
Sultan mengatakan, tawaran relokasi disampaikan permintah dengan maksud agar kehidupan masyarakat lereng Merapi ke depan lebih aman dari ancaman bahaya erupsi seperti lahar panas maupun awan panas.
"Pemerintah berpikir untuk jangka panjang dalam menata kawasan Merapi, tidak hanya menyangkut kepentingan warga lereng Merapi, tapi juga kepentingan warga DIY lainnya," katanya.
Ia mengatakan, erupsi Merapi 2006 telah menyebabkan DIY kehilangan debit air sampai dua juta meter kubik, dan erupsi Merapi 2010 membuat kondisi semakin parah, dimana DIY kehilangan debit air sampai lima juta meter kubik.
"Semua terjadi karena hilangnya sumber-sumber mata air, yang tertimbun material Merapi dan juga karena hancurnya hutan di lereng Merapi," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, berdasarkan fakta tersebut lereng Merapi perlu dihutankan kembali agar ke depan Merapi masih bisa memasok air untuk kebutuhan warga DIY, seperti di Sleman, Kota Yogyakarta dan Bantul.
"Dalam kaitan inilah sebenarnya pemerintah berencana mengganti dengan memberikan insentif tanah-tanah warga korban Merapi yang kini termasuk berbahaya untuk dijadikan tempat hunian," katanya.
Sultan mengatakan, sebenarnya bukan tugas pemerintah membangun rumah warga, juga bukan tugas pemerintah membeli tanah warga, namun pemerintah hanya berusaha membantu memberi bantuan dana pembangunan rumah Rp 30 juta untuk warga agar mereka bisa membangun rumah lagi.
Keinginan pemerintah rumah itu dibangun di lokasi aman dari erupsi Merapi, entah itu di tanah sendiri atau di lokasi relokasi yang disediakan pemerintah.
"Tanah yang ditinggalkan warga itu selanjutnya akan dijadikan hutan lindung dan warga pemilik sebelumnya dapat tetap menggarapnya untuk mata pencaharian mereka," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika