REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Mantan wakil presiden Jusuf Kalla mengatakan, demokrasi itu sebenarnya bisa menciptakan pemerintahan yang efektif. Namun kata dia terkadang dalam prakteknya pemerintahan tersebut seringkali sangat demokrasi tetapi tidak efektif dan begitu sebaliknya. Padahal jika mau dijalankan, demokrasi dan efektifitas bisa digabungkan secara baik. Itu bisa dilakukan bukan hanya dengan menegakkan aturan saja tetapi juga harus diikuti dengan logika berfikir yang efektif melalui pendekatan yang baik.
"Saya rasa lima tahun yang lalu itu bisa dilakukan dengan baik," tandasnya di sela-sela peluncuran Jk School of Govenment di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (14/7).JK School of Government di UMY hadir dalam program SI dan S2 tentang ilmu kepemerintahan.
Menurutnya, pemeirntahan yang efektif itu membutuhkan seorang pemimpin yang kuat. Yaitu pemimpin yang memiliki keyakinan yang kuat dan tegas. Pemimpin kata dia, harus bisa menggabungkan antara proses dan tujuan akhir, bukan hanya memikirkan prosesnya saja dan bukan juga memikirkan tujuan semata.
Diakui JK, Indonesia sudah menjalankan demokrasi selama 10 tahun terakhir. Dalam kurun waktu tersebut sudah lebih dari 500 pemilihan umum baik pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilakukan. Akibatnya banyak konflik dan banyak belanja pegawai di APBN maupun APBD yang terkuras untuk kegiatan tersebut.
Demokrasi yang efektif kata dia, tidak membutuhkan banyak pemilihan umum. Karena dengan banyak pemilihan umum, energi nasional habis untuk hal itu. Padahal pemilihan hanya merupakan sebuah proses untuk menjalankan demokrasi sendiri. Inti dari demokrasi itu sendiri adalah menghaislkan sebuah pemimpin yang efektif. Pemimpin yang yang kuat dan dipercaya masyarakat.
Yaitu kata dia, pemimpin yang bisa memberikan arahan dan tujuan yang jelas kepada rakyatnya. Pemimpin yang harus bisa mempengaruhi masyarakatnya untuk tidak menjalankan apa yang tidak dia suka. "kalau hanya mendengarkan rakyatnya saja, itu namanya koordinator," tegasnya.
Pemimpin yang efektif kata dia, adalah yang mau mengerjakan semua hal dan bukan hanya pekerjaan yang populer saja. Pemimpin ini juga harus bertanggung jawab atas semua tindakannya. "Pengalaman saya lima tahun lalu, kita bisa efektif dan bisa menjalankan pemerintahan hanya dengan 700 orang saja, tidak perlu banyak banyak. Dan orang-orang itu namanya ada di handphone saya," tegasnya.
Seorang pemimpin yang efektif kata dia, juga harus bisa memberikan penjelasan yang benar pada rakyatnya. JK mencontohkan kebijakanya dalam menaikkan harga BBM saat dia memerintah lima tahun lalu. Tidak ada gejolak yang berarti dari masyarakat karena dia memberikan penjelasan secara jelas dan benar tentang kondisi BBM saat itu.
"Saat ini kenaikan BBM sudah satu tahun di bahas tetapi belum ada keputusan. Padahal kebijakan publik asal dijeladkan dan bisa dipahami oleh rakyat secara baik tidak akan menimbulkan masalah," tambahnya.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif secara terpisah mengatakan, bangsa Indonesia saat ini memiliki seorang presiden tetapi tidak memiliki seorang pemimpin. "Yang diperlukan negara ini adalah presiden yang bisa menjadi pemimpin. Tetapi tidak ada pemimpin di negara ini," tandasnya.Hal tersebut menurut Syafii telah disampaikannya lama dan menjadi keprihatinan tersendiri bagi dirinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika