REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kebijakan kementerian dalam negeri untuk menerapkan moratorium PNS dinilai terlambat. Tetapi, meski begitu DPR menyambut baik hal tersebut. Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso mengatakan, saat ini jumlah pegawai negeri terutama di daerah-daerah sudah membengkak.

“Saya mengkhawatirkan terjadinya proses negara pegawai negeri karena saking banyaknya dan menjadi negara birokratis,” katanya saat ditemui, Kamis (25/8). Menurutnya, setelah di cek, penggunaan anggaran justru terjadi pembengkakan di sektor tersebut bahkan melebihi batas keseimbangan.

Celakanya, pembengkakan itu tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga di daerah dengan mengatasnamakan otonomi daerah. “Oleh karena itu, jika kemarin Menteri PAN mencoba mengkoordinasi sebuah konsep ini, DPR menyambut gembira. Lebih baik terlambat daripada belum,” katanya.

Moratorium ini bisa digunakan untuk menata dan mengefektifkan semua lini kelembagaan. Tak hanya itu, momen tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk membuat standardisasi dan kualifikasi tertentu terhadap pegawai yang ada.

“Kita uji coba saja, apakah ini akan efektif selama moratorium itu berlakukan,” katanya. Priyo pun mengingatkan agar PNS yang ada ditingkatkan kemampuannya sehingga mencapai kualifikasi standar minimal yang dibutuhkan. “Supaya pegawai negari kita menjadi pelayan bukan lagi tuan,” tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika