REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Partai Amanat Nasional menanggapi serius usulan pemerintah soal pengembalian pemilihan gubernur ke DPRD. Sekjen PAN, Taufik Kurniawan menilai, hak masyarakat menentukan langsung pemimpin di daerahnya harus tetap dijaga.

Tetapi PAN juga mewanti muncul raja-raja kecil di daerah yang dapat merusak hubungan dengan pemerintah daerah. "Guberbur adalah wakil rakyatnya sekaligus perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada didaerahnya masing-masing," ucap Taufik kepada Republika, Jumat (26/8).

PAN menyadari bahwa masih terdapat sejumlah mudarat dalam pelaksanaan pemilukada gubernur secara langsung. Namun kekurangan ini harus diperbaiki tanpa harus menghilangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya membangun pemerintahan yang berdemokrasi.

"Biaya penyelenggaraan pemilukada gubernur memang sangat tinggi, rata-rata Rp 500 juta." Taufik bahkan mengingatkan bahwa pemilihan ulang Gubernur Jawa Timur terakhir mdenguras anggaran provinsi hingga Rp 1 triliun. Tapi ini tetap bukan alasan untuk menarik hak rakyat untuk memilih.

Saat ini PAN sedang melakukan simulasi kemungkinan yang akan terjadi pada stabilitas pemerintahan yang gubernurnta dipilih oleh rakyat, dibandingkan oleh pemerintahan bentukan DPRD

Ikuti Whatsapp Channel Republika