REPUBLIKA.CO.ID, GARUT - Keaslian surat pengunduran diri Wakil Bupati Garut Dicky Chandra dari jabatannya masih dipertanyakan dan kajian oleh pihak jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Garut. Surat itu ditulis secara resmi ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan. "Apakah surat itu memang benar-benar dibuat olehnya (Dicky Chandra) atau bukan," kata Ketua DPRD Kabupaten Garut Ahmad Badjuri usai menggelar rapat pimpinan, Selasa.
Didampingi dua wakilnya, Lucky Lukmansyah Trenggana dan Dedi Hasan Bachtiar, Bajuri membenarkan telah menerima surat pengajuan pengunduran diri dari Dicky Chandra, Senin (5/9). "Memang benar surat pengunduran diri dari Dicky Chandra selaku Wakil Bupati Garut telah kami terima," katanya.
Ia menjelaskan, surat tersebut ditulis diatas kertas disertai kop surat Wakil Bupati Garut berikut tandatangannya, namun tidak tercantum nomor surat dan cap stempel.
Adanya keraguan dalam surat tersebut, jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Garut akan segera memanggil Dicky Chandra untuk dimintai klarifikasinya. Pemanggilan itu, diharapkan Bajuri dapat mengetahui secara langsung keterangan dan penjelasan dari pihak yang bersangkutan sehingga dapat mengetahui kebenarannya.
"Ini dilakukan untuk mencari kejelasan tentang hal sebenarnya yang terjadi," katanya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, Lucky Lukmansyah Trenggana mengatakan surat pengunduran diri tersebut harus disikapi secara prosedural dan normatif. Meskipun keputusan pengunduran diri tersebut merupakan hak yang bersangkutan dan tentunya siap dengan konsekwensi yang akan diterimanya.
"Harus dilihat secara komprehnesif, dilihat secara luas, bahwa bagaimana prosedur hukumnya, bagiamana prosedur pemerintah dan prosedur perundang-undangannya, dewan tentunya disini akan menyingkapi secara normatif pula," katanya.
Dalam rencana pemanggilan Wakil Bupati berikut Bupati Garut Aceng HM Fikri nanti, kata Lucky terlebih dahulu akan menanyakan permasalahan dan alasan pengunduran diri.
"Adapun terkait pengajuan ini apakah hanya semacam akumulasi daripada adanya tidak sinergisnya tatanan pemerintah yang ada, atau memang hanya sifatnya miskomunikasi dan miskooridnasi saja," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika