REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pada rapat pimpinan DPR, Kamis sore lalu (15/9) ada surat resmi dari PPATK yang ditujukan kepada pimpinan DPR. Isinya ternyata dianggap cukup mengejutkan. "PPATK sekarang sedang menelusuri adanya 21 kali transaksi yang melibatkan anggota Badan Anggaran (Banggar)," kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, Jumat (16/9).

Temuan tersebut, lanjutnya, merupakan bukti PPATK bersungguh-sungguh dalam menelusuri adanya transaksi mencurigakan dari Banggar. Ia menegaskan, data yang diberikan itu data yang valid yang diberikan secara resmi antar institusi negara. Pramono menyakin jika ada kongkalikong soal anggaran, tidak mungkin hanya dilakukan seorang diri.

"Minimal ada tiga pihak yang terlibat yakni pemerintah, kontraktor, dan beberapa orang yang ada dalam Banggar. Ini perlu mendapatkan perhatian serius," katanya.

Sayangnya, dengan alasan etika, Pramono enggan menyebutkan nama atau keterangan lain yang terkait informasi tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso. "Untuk rincinya tidak untuk publikasi umum," katanya.

Ia memberikan penjelasan surat dari PPATK itu bukan atas inisiatif DPR agar lembaga tersebut melakukan penelusuran, tetapi DPR dikirimkan secara resmi hasil tersebut. Priyo berterima kasih dengan penyampaian surat tersebut.

Hanya saja, untuk menindaklajuti hal ini, politisi Partai Golkar ini menyerahkan pada mekanisme yang ada dan masih akan dibicarakan di tingkat pimpinan. "Nanti akan melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak yang dianggap perlu dengan cara yang tidak perlu diumumkan. Yang jelas, yang dari PPATK itu belum tentu salah," katanya menghindar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika