REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Istilah reshuffle kabinet selalu menjadi istilah paling digemari setiap menjelang bulan Oktober. Kata tersebut hampir diucapkan, dibahas bahkan diperdebatkan hampir oleh seluruh kalangan di tanah air.
Oktober 2010, desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan reshuffle kabinet mengalir deras, seiring dengan satu tahun masa pemerintahan SBY-Boediono yang dilantik pada Oktober 2009 usai memenangi pemilu Presiden.
Namun dengan berjalan seiringnya waktu, desakan itu semakin berkurang sejalan dengan langkah Presiden yang mempertahankan Kabinet Indonesia Bersatu II.
Awal September 2011, satu bulan sebelum Oktober, dalam sidang kabinet Presiden menegaskan agar para menteri bekerja lebih baik dan menyelesaikan program-program yang telah disiapkan bersama.
"Untuk evaluasi kinerja kabinet, termasuk pemerintah daerah, senantiasa kita lakukan. Khusus yang ingin saya sampaikan, terkait dengan evaluasi implementasi penggunaan anggaran APBN-P 2011," kata Presiden dalam sidang yang berlangsung pekan pertama September 2011 tersebut.
Kepala Negara mengatakan, anggaran masing-masing kementerian yang telah diprogramkan sebelumnya hendaknya penyerapannya sesuai dengan rencana sehingga memperoleh hasil yang maksimal.
"Berkali-kali, saya katakan bahwa pembelanjaan pemerintah terutama belanja modal, sumbangan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi di samping penyumbang lain, konsumsi rumah tangga, investasi dan netto ekspor impor, sehingga sudah kita rancang belanja pemerintah sekian ratus triliun rupiah , dengan harapan bila dibelanjakan baik dan tepat maka akan menyumbang ekonomi kita," katanya.
Presiden Yudhoyono mengingatkan, masih ada waktu empat bulan menjelang akhir 2011, agar capaian program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
"Pengangguran berkurang, kemiskinan juga berkurang, jadi bila lembaga pemerintah tidak benar membelanjakan sesuai rencana maka tidak mendorong perubahan ekonomi," tegasnya.
Dijelaskannya, sejumlah laporan yang masuk ke Presiden menunjukkan kementerian-kementerian juga tidak menjalankan secara optimal keputusan yang telah disepakati dalam sidang kabinet mengenai langkah-langkah program kerja sehingga Presiden memberikan kesempatan sekali lagi pada para menteri untuk membenahinya.
Ia menambahkan, "Ada juga sasaran yang ingin dicapai, sampai Agustus kemarin, belum secara optimal dicapai. Itu bisa kita lihat nanti, dan juga apa yang saya evaluasi, termasuk kemarin, memang ada manajemen di jajaran kabinet maupun kementerian yang harus dibuat lebih efektif, perlu ada koreksi dan perbaikan, termasuk ada respons yang tidak cepat untuk selesaikan sesuatu, bukan hanya yang dilihat UKP4, saya dan Wapres juga lihat."
Meski spekulasi mengenai akan dilakukannya reshuffle kabinet dalam waktu dekat terus bergulir, juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan evaluasi kinerja kabinet terus dan secara rutin dilakukan.
"Namun untuk reshuffle, sesuai dengan undang-undang maka itu merupakan hak prerogratif Presiden," katanya.
Sinyalemen akan adanya reshuffle menguat setelah Kepala Negara kepada wartawan mengatakan,"tunggu tanggal mainnya," saat ditanya mengenai isu reshuffle yang kembali menghangat di bulan September ini.
Staf khusus Presiden bidang komunikasi politik Daniel Sparingga kepada wartawan mengatakan memang ada wacana reshuffle namun baik Presiden maupun Wapres mencoba mengisolasi agar tidak terjadi kegaduhan yang tidak perlu.
"Sampai saat ini Presiden belum melibatkan siapa-siapa kecuali Wakil Presiden, dan pada waktu yang tepat akan juga melibatkan parpol, dan parpol juga mengerti sukses pemerintah juga sukses parpol," ujarnya.
Menurut dia, Presiden bersama Wakil Presiden sengaja mencoba untuk mengisolasi diri membuat jarak dari koalisi untuk menghasilkan keputusan terbaik dari tim kabinet.
Daniel mengakui Presiden Yudhoyono segera melakukan perombakan kabinet yang tujuannya untuk mempercepat kinerja pemerintahan selama tiga tahun ke depan. Namun, ia tidak bersedia menjelaskan komposisi baru kabinet yang tengah disusun oleh Presiden Yudhoyono beserta nama-nama baru yang akan masuk dalam kabinet.
"Ikhtiarnya menyiapkan tim yang siap untuk memikul suatu tugas baru, yaitu akselerasi tiga tahun ke depan," ujarnya.
Menurut dia, perombakan kabinet baru ditekankan pada komitmen para anggotanya agar target-target pemerintah dapat tercapai selama tiga tahun ke depan.
Perombakan kabinet itu, kata Daniel, akan menghasilkan cara baru mengelola pemerintahan mulai dari tingkat Presiden, kementerian, pimpinan lembaga, hingga jenjang gubernur dan bupati.
Ia mengatakan reshuffle dilakukan bukan karena desakan dari berbagai pihak namun lebih pada kebutuhan akselerasi capaian program.
"Pertimbangan melakulan perubahan susunan kabinet tidak datang karena desakan yang datang dari ruang ruang publik. Tidak juga karena survei mengatakan ini atau itu. Keperluan untuk melakukan akselerasi perubahan adalah faktor utamanya. Kata kuncinya adalah akselerasi." katanya
Daniel mengatakan Presiden Yudhoyono akan memulai gaya pemerintahan yang lebih menggambarkan dinamika di luar istana.
"Kami yang di dalam akan lebih seirama dengan derap langkah yang di luar. Tidak ada yang terlambat karena semua ini memang harus dilalui. Namun semua orang juga harus tahu bahwa, yang kita perlukan adalah kontinuitas, bukan jalan pintas. Berhenti berpikir bahwa ada jalan mudah untuk sebuah transformasi yang sangat mendasar, yang cakupan dan jangkaunnya melampaui ruang negara dan pasar," paparnya.
Apa pun langkah yang akan diambil oleh Presiden, tentunya sangat ditunggu oleh berbagai kalangan. Perlunya ada kepastian juga disampaikan oleh pengusaha Sofyan Wanandi pada wartawan usai bertemu kepala negara bersama jajaran Apkindo Selasa (20/9).
"Kita meminta ke bapak Presiden bahwa demi kepastian hukum dan bursa kita, dan supaya menteri tenang, kalau mau ada reshuffle, ya reshuffle. Jangan membuat semua resah dan kita tidak bisa kerja karena semua menunggu nasib," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika