REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Meski tidak secara langsung mengatakan ketidaksetujuannya terkait penambahan anggaran untuk Badan Intelijen sebesar Rp 200 milis. Namun Wakil Ketua DPR, Pramono Anung menilai sebenarnya yang paling penting untuk BIN itu adalah masalah kinerja.

Anggaran, menurutnya, memang merupakan hal yang penting. Namun jika menilik dari segi prestasi tidak ada yang signifikan yang bisa dicapai BIN.

"Harus juga dipertimbangkan seperti dalam kasus Bom Cirebon dan Bom Solo ketika sudah berhasil diidentifikasi namun tetap terjadi aksi bom bunuh diri maka harus dipikirkan untuk memberikan anggaran yang besar pada BIN," kata Pramono di Jakarta, Selasa (27/9).

Sebelumnya Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, menyatakan, Komisi I DPR RI menyepakati kenaikan anggaran untuk Badan Intelijen Negara (BIN) sebesar Rp 200 miliar. Tambahan anggaran ini untuk mendongkrak kemampuan dan kinerja BIN. Apalagi, bidang kerja BIN pun bertambah, tidak hanya menyangkut masalah keamanan saja.

"BIN memang ada kenaikan anggaran. Kenaikannya tidak terlalu besar sih, dari Rp 1,2 triliun jadi Rp 1,4 triliun. Ya sekitar Rp 200 miliar," kata Mahfudz.

Kenaikan anggaran itu, sendiri menurut Mahfudz disetujui Komisi I DPR RI karena ada keinginan mendorong BIN untuk tidak hanya fokus pada persoalan keamanan. Tapi juga pada persoalan ekonomi, pangan, lingkungan hidup, dan energi.

"Ya termasuk masalah cyber crime. Jadi penambahan anggaran juga terkait dengan perluasan bidang dan wilayah kerja dan untuk biaya operasional," jelas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika