REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sekaligus Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tidak bisa menjanjikan perundingan Indonesia dengan Malaysia soal OBP (outstanding boundary problems) bisa menguntungkan. Apalagi membuat wilayah Indonesia kembali sesuai referensi traktat 1891 dan traktat 1928 antara Belanda dengan Inggris.

Meski begitu, ia menolak jika dikatakan Indonesia dalam posisi kalah pasca kesepakatan kedua negara pada 1978 di Semarang. "Jika itu merupakan keuntungan bagi bangsa ya tidak apa-apa. Karena kita melakukan MoU 1978 itu berdasarkan perjanjian Belanda dengan Inggris," kata Gamawan.

Gamawan juga tidak bisa menjamin terjadi renegoisasi untuk mengembalikan wilayah Indonesia ke posisi semula. Karena pasca MoU 1978, menurut temuan Komisi I DPR, wilayah daratan Indonesia berkurang 1.495 hektare dan 80 ribu hektare wilayah lautan di Tanjung Datu dan Camar Bulan. Meski begitu, jika pemerintah diminta melakukan renegoisasi dengan Malaysia, tentu harus diagendakan.

Meski begitu, ia menegaskan Tanjung Datu dan Camar Bulan masuk program prioritas pembangunan daerah tertinggal. Karena sangat tidak mungkin semua daerah perbatasan dibangun sebab berhadapan dengan risiko anggaran sekitar Rp 1,5 triliun. 

Apalagi untuk wilayah Kalimantan saja panjang perbatasan bisa dua kali Pulau Jawa. "Jika semuanya harus kita bangun risikonya itu anggaran. Tapi di sana sudah ada pasar, jalan, puskesmas, dan pembangunan infrastruktur lain," kata Gamawan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika