REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), Bambang Darmono, mengatakan langkah awal menyelesaikan persoalan di Papua adalah dialog secara konstruktif.

Dialog tidak hanya dilakukan kepada yang propemerintah. Tetapi juga  mereka yang kontra, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM). "Kita lakukan dialog secara kontrukstif kepada siapa saja, kepada kelompok OPM pun mengapa tidak,"ujarnya, saat memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat percepatan pembangunan Papua, di Kantor Presiden, Rabu (9/11).

Melalui dialog tersebut diharapkan dapat menampung berbagai aspirasi yang dibutuhkan. Dengan demikian pemerintah dapat mengambil langkah-langkah secara tepat dalam penanganan Papua.

Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan dialog dengan masyarat Papua sebenarnya sudah dilakukan hingga saat ini. Namun diskusi tetap harus dijalankan sesuai dengan frame work  yang ditetapkan oleh pemerintah.

Salah satu pilar yang disebutkan oleh SBY yakni, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Yang jelas bagaimana membangun Papua itu  sebaik-baiknya,"kata Djoko.

Terkait penyelesaian gangguan keamanan, Djoko menilai policynya sudah jelas. Pemerintah tidak mentolelir jika aparat TNI maupun keamanan lainnya melanggar prosedur dalam menjalankan tugas.

Di sisi lain, jika aparat itu melakukan tugas penangkapan kepada gerakan pengacau keamanan jangan kemudian dikatakan itu melanggar hak asasi manusia. Bila itu telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika