REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, tidak memandang serius ancaman dari partai menengah dan kecil yang akan memboikot pembahasan RUU Pemilu.

Ia pun meminta seluruh partai agar menggunakan kepala dingin dan melakukan pembicaraan terhadap masalah ini. "Saya tidak melihat itu sebagai ancaman. Karena pembicaraan resmi belum dilakukan, baru nanti setelah reses," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (10/11).  

Menurutnya, ancaman tersebut terlalu terburu-buru dan seharusnya tak perlu dilakukan. Masih banyak waktu untuk duduk satu meja dan mengadakan lobi serta negosiasi karena memang pembahasannya belum berjalan. 

Ia pun yakin kalau solusi masalah ini pasti dapat diselesaikan bersama. Apalagi, Golkar tidak memberikan harga mati terhadap usulan-usulan yang diberikan. "Kita masih membuka pembahasan. Tak perlu mengancam dan melakukan boikot. Itu telalu jauh," ujarnya.

Sebagai Wakil Ketua DPR-RI pun ia tidak menyarankan langkah boikot tersebut. Alasannya, jika tidak ada kesepakatan, maka pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara voting. Ia menilai cara ini tidak etis dan tidak mencerminkan suara seluruh rakyat.

Meskipun ia yakin jika melalui mekanisme voting keputusan tetap akan dapat diambil. "Pasti selesai itu. Golkar bersama dengan dua partai besar lainnya ditambah PKS (Partai Keadilan Sejahtera), akan tetap selesai. Tapi tidak indah, tidak etis," cetusnya.

Priyo juga tidak menyarankan agar pembahasan mengenai RUU Pemilu diselesaikan di Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi pemerintah dan lebih baik diselesaikan menggunakan mekanisme DPR-RI saja. Yaitu, pembahasan pada pansus RUU Pemilu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika