REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Kekerasan masih kerap ditemukan di Papua. Untuk menjaga keamanan warga setempat, mantan Menhut MS Kaban yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI), berharap TNI lebih aktif dalam mengatasi kekerasan di Bumi Cenderawasih tersebut. Apalagi isu yang saat ini dilontarkan mengenai HAM. "TNI harus ikut berperan aktif dalam setiap persoalan separatis. Termasuk konflik Papua. Saya menolak jika TNI tidak diperbolehkan aktif dalam penyelesaian konflik Papua," kata Kaban, yang didampingi Sekjen IARMI Ariza Patria di Jakarta.
Kaban menambahkan, Freeport yang beroperasi di Papua tidak menghormati sistem UU yang ada di Indonesia. Dia menilai, ada kelemahan di peraturan. "Sampai sekarang Freeport tidak mengurus surat izin pinjam pakai hutan Papua. Kita berharap ada solusi damai di Papua. Kita juga berharap masyarakat Papua mendapat keadilan yang seadil-adilnya dan tetap ada di pangkuan NKRI," tutur Kaban. Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Ikatan Alumni Resimen Indonesia berharap dapat memberikan solusi kepada pemerintah. "Kita akan bawa hasil seminar ini ke Menhan, kita mendesak dan mencoba untuk mencarikan solusi mengenai masalah Papua," kata MS Kaban.
Sementara, pengamat HI, M AS Hikam meminta agar pemerintah RI jangan diam dan membiarkan konflik yang terjadi di Papua. "Amerika punya kepentingan nasional namanya Freeport. Jadi itu berarti Papua juga jadi bagian kepentingan nasional Amerika," ujarnya. Menurutnya, konflik di Papua saat ini rawan dimanfaatkan oleh kepentingan internasional, terutama Amerika. Apalagi Negeri Paman Sam itu ingin membendung pengaruh kebangkitan China.
Hikamberpendapat, penempatan militer Amerika di Darwin, Australia, secara global adalah untuk membendung pengaruh China. "Istilahnya political containment. Jadi pemerintah harus cepat mengurusi Papua, masalahnya para elite kita memahami itu apa nggak, itu yang saya tidak jelas," imbuh Hikam. Dia pun mempertanyakan pernyataan Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha yang mengatakan penempatan pasukan AS di Darwin untuk memantau gempa da bencana alam. "Itu kan riddiculous, sembarangan aja pernyataan kaya gitu. Pemerintah harus sesegera mungkin meyelesaikan konflik yang terjadi di Papua," tegas Hikam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika