REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Pengprov PSSI DKI Jakarta Hardi Hasan SE menegaskan, kepemimpinan Djohar Arifin Husin sebagai ketua umum PSSI sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena secara nyata telah mencederai amanat kongres PSSI.
"Selama empat bulan memimpin PSSI, banyak keputusan Ketua Umum PSSI yang tidak sesuai dengan Statuta FIFA. Dia lebih banyak melindungi kelompok tertentu. Dia sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah mencederai amanat kongres PSSI," ujar Hardi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/12).
Hardi menuturkan, Djohar Arifin sudah berulangkali diperingatkan oleh sejumlah pihak, akan tetapi banyak mengeluarkan keputusan atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan statuta sehingga persoalan di persepakbolaan nasional justru semakin pelik.
Hardi mengakui, saat Kelompok 78 beramai-ramai menuntut dilakukannya reformasi di tubuh PSSI, ia juga berada dalam kelompok tersebut.
Setelah nama Djohar Arifin Husin muncul sebagai figur "penengah" dalam pertarungan perebutan posisi ketua umum PSSI, ia juga mendukung Djohar Arifin disertai sejumlah harapan agar persepakbolaan Indonesia menjadi lebih baik dengan menitipkan sejumlah pesan agar tidak melanggar aturan (Statuta).
"Tetapi hari ini saya katakan, Djohar Arifin tidak amanah. Contohnya, dulu kami sudah ingatkan agar klub Liga Primer Indonesia jangan sampai disatukan dengan ISL. Tetapi yang benar dikatakan salah dan yang salah dikatakan benar. Ini sangat fatal. Salah satu contohnya adalah kasus Persija. Kok setelah dia memimpin malah Persija FC yang tadinya merupakan klub Liga Primer yang diakui," bebernya.
"Kalau sudah tidak amanah, ketua umum PSSI harus segera sadar untuk mengundurkan diri. Yang dia pikirkan hanyalah menyelamatkan kepentingan kelompok tertentu. Karena itu Djohar Arifin harus mundur," tegasnya.
Mengenai penilaiannya terhadap Djohar Arifin, Hardi menegaskan bahwa hal itu bukanlah fitnah atau makar, melainkan penilaian secara objektif bahwa Djohar Arifin selama memimpin PSSI tak mampu menjalankan amanah dan banyak melakukan penyimpangan statuta yang jika dipertahankan malah akan membuat PSSI semakin buruk.
Hardi berharap ke depannya PSSI harus dipimpin oleh figur yang benar-benar tangguh dan bisa mengayomi semua pihak dan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan kelompok tertentu hanya untuk kepentingan bisnis seperti yang dilakukan Djohar Arifin.
Hardi juga mengindikasikan bukan sebuah mimpi jika Kongres Luar Biasa (KLB) harus digelar oleh anggota PSSI guna mencari figur baru pemimpin PSSI.
"Tidak susah kok menggelar KLB. KLB adalah hak untuk menyatakan pendapat. KLB adalah sarana untuk menilai mana yang salah dan mana yang benar demi menegakkan kebaikan ke depannya. KLB juga bukan makar atau fitnah," demikian Hardi Hasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika