REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR meminta kasus Pembantaian yang terjadi di Mesuji Lampung dan Mesuji Sumsel segera diproses hukum. Dugaan pelanggaran HAM semakin kuat di sana karena ada perampasan hak seseorang untuk hidup dan bertempat tinggal.

"Kami minta agar aparat hukum segera bertindak tegas," jelas Wakil Ketua Komisi III dari PKS, Muhammad Nasir Jamil, di DPR, Kamis (15/12). Aparat diminta tidak tebang pilih untuk menangkap dan memproses hukum siapa pun yang diduga terlibat. Bahkan, pihak perusahaan dan aparat pun jika dinilai terlibat harus diproses.

Kasus lama atau baru harus diungkap. "Jangan karena kejadian ini sebulan atau 3 bulan lalu, kasus ini berhenti di situ saja," katanya. Nasir merasa tidak puas dengan kinerja aparat Polri terkait dengan kasus kekerasan tersebut. Ia merasa tidak puas lantaran tidak mendapat penjelasan secara rinci. Kasus ini besar, karena berkaitan dengan HAM, namun Polri sepertinya tidak begitu serius.

Ia juga meminta kepada Mabes Polri untuk membantu Polda setempat agar dapat mengungkap fakta dalam kasus Mesuji. Ia pun meminta agar Mabes Polri membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Kapolri, Jenderal Timur Pradopo, menyatakan akan menyelidiki lebih dalam apakah ada pemenggalan di sana. "Sekali lagi itu tentu dalam proses pengadilan, jika nanti terungkap seperti itu ya kita liat saja nanti di pengadilan," jelas Kapolri.

Timur menambahkan, tersangka dalam kejadian tersebut berasal dari pihak perkebunan. Dalam kejadian tersebut, menurut Timur, Polisi datang setelah kejadian dan hanya mengamankan tempat kejadian perkara. "Jadi untuk kejadian yang di Sumsel sudah ada 6 tersangka dari masyarakat dan perkebunan. Dalam kejadian itu 7 orang tewas," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika