REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD – Ditariknya tentara Amerika Serikat (AS) dari Irak pasca berakhirnya invasi meningkatkan kekhawatiran terhadap terancamnya kilang minyak Iran.

“Meningkatnya kekerasan, baik yang langsung mengganggu industri minyak maupun tidak, adalah resiko utama. Dampak kerusakan yang kuat terhadap proyek perminyakan sangat besar,” ujar konsultan KBC, Samuel Ciszuk, , Jumat (16/12).

Secara keseluruhan, kekerasan di Irak telah berkurang sejak puncak pembunuhan sektarian pada 2006-2007. Namun, serangan tetap berlangsung terhadap infrastruktur minyak. Pada bulan-bulan terakhir, kaum militan telah meningkatkan penyerangan dengan mengebom instalasi minyak walaupun pengamanan sangat ketat. Mereka mencoba mengetes kemampuan pasukan keamanan Irak untuk menghalau serangan.

Pada Selasa (13/12) lalu, tiga bom meledak di jaringan pipa minyak yang menghubungkan daerah pertambangan minyak di Irak Selatan dengan tanki penyimpanan di Basrah. Bom menyebabkan kebakaran dan mengganggu produksi di Rumaila, Basrah, kota minyak yang berperan sangat besar terhadap ekspor minyak. Dalam setahun ini, Basrah menerima serangan paling sedikit dibandingkan kota lainnya.

Pemerintah lokal Irak menyalahkan terjadinya pengeboman pada negara-negara tetangga yang memiliki keinginan untuk membatasi produksi minyak Irak. Basrah, kilang minyak utama Irak, terletak dekat Iran, Arab, dan Kuwait. Seluruhnya adalah negara pengekspor minyak utama.

“Setiap kali Basrah maju selangkah, mereka ingin mendorongnya sejauh satu mil. Konferensi minyak dan gas ini seperti pedang pada leher negara Teluk. Perusahaan utama memilih investasi pada negara kami daripada negera mereka,” ujar petugas polisi senior di Basrah.

Namun, pemerintah Irak yakin ditariknya tentara AS tidak akan berpengaruh pada keamanan situs minyak. Hal ini disebabkan tentara AS tidak terlibat dalam pengamanan situs sejak 2005. “Pada awal penarikan, serangan pasti terjadi bukan hanya pada minyak. Pemberontak mencoba untuk mengganggu ketenangan situasi di negara ini,” ujar Kepala Pertahanan Energi Irak, Mayor Jenderal Hamid Ibrahim.

Setelah bertahun-tahun perang dan sanksi ekonomi, menjaga situs minyak di Irak adalah rencana Baghdad untuk membangun kembali ekonomi yang telah retak. Mereka ingin menjadi produsen minyak pertama melawan Arab.

Ikuti Whatsapp Channel Republika