REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dalam beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia di negara ini, polisi kerap dituding sebagai penyebabnya. Karena itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai, harus ada upaya evaluasi kepada Kepolisian.

Wakil Ketua Komnas HAM, Ridha Saleh, menyoroti kepolisian lebih justeru menjadi penyebab kasus, seperti di kasus Bima dan Mesuji. Dalam dua kasus tersebut, Ridha menilai upaya pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian malah menjadi sumbu terjadinya kekerasan.

“Dalam kasus Bima, aparat penegah hukum tidak seharusnya main tembak dan menyebabkan kematian bagi beberapa warga,” kata Ridha usai diskusi ‘Keberpihakan Negara dalam Konflik Agraria : Rakyat atau Korporasi’, di Sekretariat Pengurus Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Jakarta, Ahad (15/1).

Dalam invetigasi yang telah dilakukan, Komnas HAM merekomendasikan agar isntansi kepolisian segera mengevaluasi sistem yang selama ini dijalankan, mengusut dan mengevaluasi aparat-aparat polisi yang ditempatkan di daerah konflik. Pasalnya, kata Ridha, Komnas HAM menemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh polisi di daerah konflik.

Selain itu, menurut dia, perlu juga ditelusuri pihak-pihak yang memberikan perintah kepada aparat yang berada di lapangan. “Evaluasi harus dilakukan menyeluruh, termasuk Protap yang dijalankan pihak kepolisian,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika