REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Nampaknya opsi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi lebih diutamakan. Menaikkan harga BBM subsidi (premium) lebih simpel. Demikian pernyataan Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Mochamad Harun kepada Republika, Jumat (20/1).

Pernyataan tersebut menguatkan pendapat serupa yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Negara ESDM dan Wakilnya. Opsi tersebut mengemuka, kata Harun, salah satunya karena aturan pembatasan BBM subsidi (Peraturan Presiden) belum keluar.

“Aturannya saja belum keluar, bagaimana kita bisa berbicara penerapan?” kata Harun kepada Republika di kantornya, Jumat (20/1). Sejauh ini, Pertamina belum siap menjalankan pembatasan BBM subsidi per 1 April 2012 sebab infrastruktur terbatas.

Pertamina sempat mengatakan beberapa persyaratan pemberlakuan pembatasan BBM subsidi tersebut. Salah satunya berkaitan dengan kesediaan pemerintah memberikan kredit pinjaman lunak bagi pengusaha untuk membangun infrastruktur penunjang. Sebab, biayanya masing-masing mencapai Rp 400 juta per SPBU.

“Tapi sampai sekarang belum ada yang menjamin itu,” lanjut Harun.  Artinya, bank mana yang bersedia memberikan kredit lunak tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika