REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), As'ad Ali, mengatakan bahwa masyarakat tidak merasa diuntungkan dengan amandemen yang pernah dilakukan.

Sebab, jelas dia, orientasi pengubahan UUD 1945 itu jelas merupakan titipan asing. "Bukan kita sendiri yang buat," ujarnya, saat memberikan materi Amandemen UUD 1945, Antara Ide dan Realita, di acara 'Pekan Kosntitusi UUD 1945, Amandemen, dan Masa Depan Bangsa', di Sekretariat International Conference of Islamic Scholars, Jakarta, Rabu (1/2).

Karena itu, pihaknya berharap agar rencana amandemen kelima harus benar-benar diawasi, sehingga tidak ada lagi titipan asing.

Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini mengungkapkan, bahwa bukan masyarakat saja yang dirugikan, tapi negara pun sama.

Sebab, jelas Ali, kendati kebebasan diberikan kepada masyarakat dengan sangat lebar, tapi melupakan negara yang dilucuti kewenangannya. Karena itu, sambung dia, muncul istilah pembiaran. "Dalam amandemen itu pun tidak ada pengamanan terhadap makna Pancasila," kata dia.

Jika itu terwujud, dia percaya bahwa masalah masyarakat yang dibiarkan bertarung sendiri dan pemerintah tidak mengambil peran, tidak akan terulang lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika