REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah Indonesia berkomitmen menegakkan hukum dan perlindungan hak azasi manusia (HAM) di Papua secara adil dan transparan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. "Kita tegakan hukum secara adil dan transparan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia," kata Menko Polhukam Djoko Suyanto di Jakarta, Rabu (1/2) malam. Djoko menegaskan, pemerintah memiliki aturan hukum dan kedaulatan yang harus dihormati semua pihak.

Sebelumnya, Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui salah satu pejabat pemerintahnya meminta Indonesia untuk memperhatikan aspirasi masyarakat Papua terkait proses hukum terhadap lima aktivis yang melakukan makar. Kelima aktivis Papua itu diancam hukuman penjara seumur hidup.

"Kami meminta Pemerintah Indonesia untuk menjamin keamanan dan menjaga proses peradilan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS seperti diberitakan AFP, Selasa (31/1).

AS juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk tetap menanggapi keluhan dari warga Papua dan menyelesaikan konflik yang terjadi dengan damai. "Tentunya kami juga ingin melihat perkembangan pesat terjadi di Provinsi Papua," katanya. Ia menegaskan, Pemerintah AS mendukung dan menghormati integritas wilayah teritorial Indonesia, termasuk wilayah Papua dan Papua Barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika