REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai koalisi yang dibangun hingga hari ini dengan sejumlah partai lainnya tidak semuanya berjalan sesuai dengan harapan. 

"Kalau dibuat persentasenya, fifty-fifty lah," ujar Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq di sela-sela rakornas PKS di Bandung, Jumat (3/2).

Luthfi mengatakan, PKS tidak menandatangani kontrak politik dengan 'cek kosong', melainkan dengan sejumlah persyaratan. Persyaratan-persyaratan tersebut tertuang dalam naskah kontrak politik antara PKS dan mitra koalisinya. Luthfi menyatakan, sepanjang isi naskah tersebut dijalankan masing-masing partai, tidak ada konsideran bagi PKS untuk keluar dari koalisi.

"Jika ternyata pada tahap implementasinya ada yang tidak sesuai dengan kontrak politik, PKS akan berusaha melakukan dialog dengan mitra koalisi agar kembali pada konsensus semula," kata Luthfi. Jika hal ini tidak mempan juga, sambung dia, maka koalisi tersebut batal demi hukum.

Luthfi menuturkan, sejauh ini partainya selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja internal PKS dan partai-partai yang menjadi mitra koalisinya. Menurut dia, tidak semua isi kontrak politik yang berjalan sesuai dengan harapan. Salah satunya adalah pengurangan jatah menteri dari PKS, yang tadinya sebanyak empat orang, kini setelah perombakan kabinet menjadi tiga orang. Menurut dia, pengurangan jatah menteri tersebut akan berdampak pula terhadap berkurangnya komitmen PKS terhadap koalisi.

Selain itu, dia pun mengaku masih ada beberapa hal lagi yang berjalan tidak sesuai dengan kontrak politik. Namun, Luthfi mengatakan hal tersebut tidak bisa dipublikasikan ke media.

"Itu hanya bisa kami sampaikan ke mitra koalisi saja." ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika