REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK - Sekjen PBB Ban Ki-moon, Jumat (3/3), mendesak Damaskus memberikan akses tanpa syarat bagi bantuan kemanusiaan ke kota-kota Suriah, dan mengatakan ada laporan-laporan "yang mengerikan" tentang pengeksekusian singkat dan penyiksaan di Homs.
Tetapi utusan Suriah untuk PBB menuduh sekjen PBB itu "memfitnah" pemerintah Presiden Bashar al-Assad terutama terkait pernyataan Ban tentang tindakan keras yang mematikan terhadap para pemrotes.
"Pihak berwenang Suriah harus mengizinkan tanpa syarat kepada badan-badan kemanusiaan," kata Ban kepada wartawan di markas besar PBB.
Saat laporan-laporan konvoi Palang Merah dilarang memasuki kota Homs yang dilanda protes, Ban mengemukakan pada sidang Majelis Umum PBB bahwa "Kehilangan nyawa terjadi di warga sipil jelas banyak. Kami terus menerima laporan-laporan tentang pengeksekusian, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan."
Di Homs dan kota-kota lain, penduduk terperangkap di rumah-rumah mereka tanpa makanan, aliran listrik, pemeliharaan kesehatan dan tidak dapat menguburkan orang yang meninggal, kata Ban. "Penduduk mencairkan salju untuk air minum."
Suriah menolak mengizinkan ketua badan kemanusiaan PBB Valerie Amos memasuki negara itu, tetapi Ban mengatakan PBB masih berharap untuk membujuk Bashar mengizinkan Amos untuk membuat penaksiran tentang bantuan yang diperlukan.
"Mengapa mereka takut menerima ketua departemen kemanusiaan PBB? Kami siap memobilisasi bantuan ini, kami tidak memiliki akses. Jadi itu adalah prioritas nomor satu saat ini," katanya.
"Kami sedang berusaha keras agar Valerie Amos mengunjungi Suriah secepat mungkin," dan pernyataan-pernyataan Suriah mengindikasikan kunjungan masih dapat diatur,kata Ban. Duta besar Suriah untuk PBB Bashar Jaafari kembali membantah bahwa negaranya menghambat kunjungan itu.
Ia menegaskan bahwa pihak berwenang Damaskus akan menetapkan tanggal bagi satu kunjungan, tetai tidak memberikan indikasi kapan Amos diizinkan masuk ke Suriah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika