REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Lingkaran Survey Indonesia (LSI) meneliti bahwa kebijakan pemerintah menaikkan BBM sungguh tidak populer. Mayoritas masyarakat menolak kebijakan itu. Namun, kebijakan untuk menyalurkan BLT mendapat dukungan.

Dalam survey yang dilangsungkan LSI dari 5 hingga 8 Maret, menunjukkan 86,6 persen dari total 440 responden di seluruh Indonesia menolak kenaikan BBM. LSI ketika itu menyodorkan pertanyaan pemerintah berencana menaikkan harga BBM.

'Apakah anda setuju atau tidak apabila BBM dinaikkan harganya.' Hasilnya 86,6 persen tidak menyetujui. "Hanya 11,26 persen yang menyetujui," jelas Peneliti LSI, Adjie Alfaraby, di Kantornya, Jakarta, Ahad (11/3).

Sekitar 2,14 persen dari total responden mengaku tidak mengetahui kebijakan itu atau tidak mau menjawab. Dari sisi pendapatan, sekitar 95 persen masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 200 ribu per bulan menolak.

Mereka yang menolak lainnya adalah masyarakat yang berpenghasilan: Rp 200-399 ribu sebanyak 95 persen, Rp 400-599 ribu sebanyak 81,08 persen, Rp 600-799 ribu mencapai 86,67 persen, dan Rp 800-999 ribu sebanyak 81,58 persen.

Dari yang berpenghasilan Rp 1 juta lebih per bulan, angka penolakan mencapai lebih dari 80 persen. Penolakan tertinggi disuarakan masyarakat berpenghasilan Rp 1,8-1,999 juta yang mencapai 95 persen.

Kebijakan menaikkan harga BBM disertai juga dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). "Kebijakan ini banyak disukai," paparnya.

Dengan adanya kebijakan BLT, kenaikan BBM menurut LSI tidak mempengaruhi elektoral partai dan figur penguasa, karena menjadi imbang. Bahkan, kebijakan BLT ini mampu mendongkrak elektoral.

Survey ini dilangsungkan dengan metode multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 4,8 persen. Wawancara dilakukan dengan tatap muka, tidak melalui telepon.

Ikuti Whatsapp Channel Republika