REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Saleh Husin mengatakan, keputusan naik atau tidaknya harga BBM akan ditentukan mekanisme voting yang akandigunakan. Jika menggunakan voting terbuka, ia yakin opsi penolakan kenaikan BBM akan dipilih mayoritas anggota dewan.
"Tapi kalau tertutup atau voting fraksi, Golkar dan PKS akan mengambil opsi mendukung pemerintah. Jadi, pasti kalah kita," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/3).
Ia mengaku belum sepenuhnya yakin kalau PKS dan Golkar akan menolak kenaikan BBM. Saleh melihat, hanya ada tiga fraksi yang dipastikan menolak opsi kenaikan BBM dari pemerintah. Yaitu, Hanura, Gerindra, dan PDI Perjuangan.
Meskipun sebelumnya Golkar dan PKS itu sudah menyatakan menolak opsi kenaikan BBM. Termasuk, PPP yang belum lama ini menyatakan meminta pemerintah untuk menunda kenaikan BBM karena kondisi psikologis sosial masyarakat dianggap belum mendukung.
Karenanya, ucap Saleh, penentuan mekanisme voting dipastikan akan alot. Ini lantaran ada beberapa partai yang masih menginginkan pengambilan keputusan menggunakan mekanisme ini.
Saat ini, jumlah kursi di DPR ada 560. Dari jumlah itu, Partai Demokrat memiliki suara mayoritas sebanyak 147 kursi. Diikuti Golkar 107 kursi, PDI Perjuangan 95 kursi, PKS 57 kursi, PAN 43 kursi, PPP 37 kursi, PKB 27 kursi, Gerindra 26 kursi, dan Hanura 18 kursi.
Dengan pertimbangan fraksi memberikan suara secara bulat dan seluruh anggota hadir, maka komposisi tiga fraksi yang menolak kenaikan BBM akan sebesar 148 kursi. Jika PKS memberikan suaranya secara penuh maka angka itu akan menjadi 255 kursi.
Di sisi lain, Demokrat dipastikan akan didukung PAN dan PKB. Sehingga, yang menerima kenaikan BBM akan berjumlah 217 kursi. Jika ternyata PPP memberikan suaranya maka akan menjadi 254.
Dari sini bisa terlihat kalau Golkar menjadi penentu kepastian naik atau tidaknya harga BBM dengan besaran 107 suara. Golkar pun belum mengeluarkan kepastian sikap dan mengatakan akan memberikan keputusan pada detik-detik terakhir pengambilan keputusan setelah melihat perkembangan di rapat paripurna.
Ikuti Whatsapp Channel Republika