REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangkangan yang dilakukan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Sidang Paripurna DPR RI terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, menguatkan prediksi banyak pihak yang menyebut PKS pantas ditendang dari koalisi. Pasalnya, sikap PKS menunjukkan mereka berdiri di dua kaki.

Mantan presiden PKS, Tifatul Sembiring enggan menanggapi serius mengenai tudingan berbagai pihak tersebut. Tifatul yang sekarang menjabat menteri komunikasi dan informasi itu, berkali-kali meminta agar persoalan sikap PKS yang membelot dari koalisi ditanyakan langsung kepada dewan pimpinan pusat atau FPKS di DPR.

“Coba berdiri di satu kaki, pincang nanti,” kelakar menteri yang gemar berpantun itu saat ditemui di kantor presiden, Sabtu (31/3) malam.

Dalam Sidang Paripurna DPR, Jumat (30/3) malam, Fraksi PKS menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Sikap ini membuat PKS terancam dicerai dari koalisi atau minimal mendapat sanksi.

"Politik yang tidak mengedepankan kesetiaan harus diakhiri," kata Sekretaris Setgab, Syarif Hasan saat ditemui di kantor presiden, Sabtu malam, (31/3).

Ikuti Whatsapp Channel Republika