REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR-RI dari Partai Golkar, Poempida Hidayatullah, mengatakan hubungan luar negeri memang memiliki watak sensitif. Dalam hubungan tersebut, dibangun dari konteks saling menghormati dan persamaan derajat.

Karena itu, dia menganggap jika hubungan yang terjadi keluar dari kaidah penghormatan dan persamaan derajat, maka pemutusan hubungan sejatinya bisa dilakukan. "Putus hubungan dengan Malaysia mudah-mudah saja sebenarnya," ujar Poempida dalam acara diskusi di Jakarta, Sabtu (28/4).

Kendati demikian, upaya pemutusan hubungan tersebut juga akan memiliki dampak. Namun, langkah tersebut bisa saja ditempuh pemerintah. Pasalnya, kata dia, jika melihat kasus kekerasan dan bahkan menyebabkan tewasnya tenaga kerja Indonesia (TKI), pemerintah seperti terkesan hanya melakukan 'gertak sambal'.

Padahal, masyarakat telah menanti-nanti keseriusan pemerintah dalam menggertak Malaysia. "Meski dialog memang terus dilakukan, tapi tidak bisa melulu mengandalkan upaya tersebut. Harus ada force (kekuatan) lainnya yang membarengi dialog," tegas Poempida.

Dalam hal tersebut, ia berpandangan perlu dilakukan upaya gugatan hukum ke Mahkamah Internasional. Hal itu lantaran kasus yang selalu terjadi adalah kasus serupa yang berupa pelanggaran HAM.

Upaya tersebut, diyakininya dapat membuat para pelaku menjadi berpikir ulang untuk melakukan tindakan serupa. Bahkan, lanjut dia, tak hanya para pelaku, yang berniat melakukan hal serupa pun akan berpikir keras.

Selain itu, pemerintah diharapkan juga dapat bertindak lebih agresif dalam melindungi dan menyelesaikan permasalahan TKI. Dalam pelaksanaannya, kata dia, pemerintah harus membuat gebrakan baru yang tidak seperti apa yang telah dilakukan sebelumnya.

"Indonesia sejatinya juga memiliki kekuatan yang sama seperti negara-negara lainnya. Karena itu, jangan ragu-ragu lagi. Kita harus menjaga harkat dan martabat bangsa," tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika