REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH - Presiden Palestina Mahmud Abbas pada Selasa waktu setempat mengatakan bahwa pemerintah baru Israel, yang akan termasuk Partai Kadima, hendaknya memperbaharui upaya untuk mencari kedamaian.
"Kami menyerukan kepada pemerintah Israel untuk merebut kesempatan besar koalisi guna mempercepat tercapainya kesepakatan damai dengan Rakyat Palestina dan para pemimpin mereka," kata juru bicara Abbas Nabil, Abu Rudeina.
"Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah Israel untuk mencapai perdamaian dengan menanggapi langsung tuntutan proses perdamaian dan solusi dua negara," katanya dalam satu pernyataan.
Dalam konferensi pers yang mengumumkan keputusan mereka untuk masuk ke pemerintah bersama, Netanyahu dan pemimpin Kadima Shaul Mofaz keduanya menyerukan pembicaraan dengan Palestina.
"Saya berharap Abbas akan menggunakan kesempatan ini untuk melanjutkan perundingan perdamaian. Saya tidak tahu bagaimana Anda memajukan perundingan tanpa terlibat di dalamnya," kata Netanyahu.
Palestina telah menolak untuk memulai kembali pembicaraan langsung kecuali jika Israel membekukan pembangunan permukiman dan menyetujui kerangka diskusi mengenai perbatasan yang didasarkan pada garis yang ada sebelum Perang Enam Hari pada 1967.
Mofaz, yang mengatakan dia mendukung kesepakatan yang akan memasukkan perbatasan sementara - proposal yang ditolak oleh rakyat Palestina - mengatakan ia mempunyai "beberapa gagasan bagaimana kita dapat bergerak maju untuk mencapai kesepahaman dengan Palestina."
"Gagasan saya adalah pertama perbatasan dan pengaturan keamanan. Kami membahas masalah ini di masa lalu dan akan terus melakukannya di masa depan," katanya.
Di Gaza, reaksi terhadap pemerintah baru tampak suram, dengan penasehat politik Perdana Menteri Hamas Ismail Haniya menyebut koalisi sebagai "ancaman."
Ikuti Whatsapp Channel Republika