REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Centre for Strategic and International Studies J Kristiadi mengatakan, tak diundangnya pengurus DPP lainnya pada pertemuan di Cikeas, Selasa (13/6) malam merupakan upaya SBY untuk mengeluarkan Anas Urbaningrum dari lingkaran kekuasaan Partai Demokrat. Hanya saja, upaya itu harus dilakukan dengan halus mengingat posisi Anas yang kuat di akar rumput partai.
"Harus dilihat juga, apakah sebelumnya sudah ada perjanjian antara Anas dan SBY agar keduanya tidak kehilangan muka. Karena memang saat ini tak ada mekanisme untuk pemecatan," katanya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (13/6).
Menurut dia, apa yang diperlihatkan saat ini merupakan politik khas SBY. Yaitu, mencoba membangun basis kekuatan dengan mengatasnamakan DPD. Tujuannya, untuk mengembalikan politik etis karena orang yang ingin disingkirkan bukan orang sembarangan.
Anas, katanya, selain memiliki kekuatan di akar rumput juga memiliki kekuatan jaringan politik yang kuat. Ini mengingat posisinya sebagai mantan ketua PB HMI yang kini masuk di semua jaringan politik.
"Makanya, Anas tidak akan rela kalau bersih-bersih yang dilakukan hanya untuk membuang dirinya saja. Kalau memang harus bersih-bersih, harus semua."
Karenanya, ia mendorong agar SBY dapat bertindak tegas dan melakukan langkah bersih-bersih tanpa memandang bulu. Siapa pun yang terlibat, maka harus dibersihkan. Langkah ini pun harus mengajak semua partai politik lain. Ini terkait posisi SBY sebagai kepala pemerintahan.
Kristiadi melihat ini sebagai langkah yang harus dilakukan SBY saat ini. Meskipun saat ini bisa saja langkah itu menurunkan elektabilitas Demokrat di masyarakat. Namun, bisa menjadi kekuatan untuk pemilu mendatang.
"Ini menjadi obat pahit bagi SBY dan Demokrat. Yaitu, pahit diminum untuk saat ini tapi bisa memberikan berkah yang lebih besar. Jadi bisa saja kalah di 2014, tapi lebih baik di pemilu mendatang," papar dia.
