REPUBLIKA.CO.ID, Namun, pemakaian paling lazim ialah berkenaan dengan jabatan tertentu yang mengurus fungsi penting pemerintahan dengan memperluas tugas ‘juru hitung’ yang disebut diwan sejak Khalifah Umar bin Khathab.

Tidak hanya di tingkat pemerintah pusat, tetapi kata diwan juga dikenal dalam cabang pemerintahan. Hanya saja, pada level pusat ada sebutan setingkat lebih tinggi lagi dari sekadar diwan, misalnya divan i al al’laatau divan i humayun. Instansi ini dipimpin oleh wazir atau wazir besar.

Dalam perkembangannya, istilah ini (biasanya dengan ejaan dewan) juga di gunakan untuk menyebut wazir di anak Benua India sejak Kerajaan Mughal. East India Company, contohnya, ditunjuk sebagai diwan Provinsi Bengal.

Tetapi, di sisi lain, dari segi pemerintahan telah terjadi penghapusan terhadap diwan khusus, bahkan di bawah satu pemerintah.

Hal ini terjadi akibat perbedaan besar antara negara-negara berkenaan dengan ruan dan waktu dan rencana khusus. Tetapi, bila dicermati lagi, ada kesinambungan dalam ciri-ciri struktural yang menyifati pembagian tiga bentuk, yaitu: diwan kedutaan (diwan rasail), diwan keuangan (diwan amwal), dan diwan militer (diwan jaisy).

Praktiknya, diwandi bentuk dengan tanggung jawab khusus untuk mengurus yayasan amal, tanah wakaf, berbagai pajak, sampai zakat. Sub-sub cabang jabatan ini atau biro-biro administratif lainnya dapat pula diberi sebutan yang dibangun dengan diwan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika