REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI - Gerakan perempuan Aliansi Perempuan dan Kemitraan Nasional mengatakan sekretaris sekretariat gabungan (Setgab) sudah seharusnya dibubarkan. Selain itu gerakan ini juga mengatakan sudah seharusnya ada amandemen Undang-Undang Dasar (UUD).

Presidium Aliansi Perempuan dan Kemitraan Nasional, RA. Berar Fathia mengaatakan sudah seharusnya Setgab dibubarkan. "Ini dikarenakan Setgab indisipliner, jadi apa yang dipikir oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah tidak diikuti dan dilakukan," kata dia ketika jumpa pers, Kamis (28/6).

Berar juga mengatakan gagasan ini sudah disampaikan ke semua fraksi. "Tidak hanya fraksi, tetapi juga dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)," ujar dia.

Selain mengharap supaya Setgab dibubarkan, Berar juga mengatakan UUD 1945 saat ini sudah harus diamandemen secara menyeluruh. "Adanya amandemen diperlukan karena amandemen yang ada sekarang merupakan bentuk keserakahan," kata dia.

"Seharusnya juga ada amandemen UUD 1945 secara menyeluruh, misalnya mengenai calon presiden alternatif," kata dia. Padahal, lanjut dia, pada 2008 silam, SBY telah berjanji adanya amandemen calon presiden alternatif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika