REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penggunaan baju tahanan KPK kepada tersangka korupsi belum efektif memberi efek jera kepada pelaku korupsi. Penggunaan seragam tahanan KPK, tak berbeda dengan penggunaan seragam tahanan yang dimiliki Kepolisian dan Kejaksaan.

"Saya kira penggunaan seragam tidak begitu kuat efeknya. Seragam itu hanya menjelaskan bahwa dia tahanan KPK," ujar Wakil Ketua Komisi III Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil kepada wartawan, Senin (16/7), di gedung DPR-RI, Jakarta.

Kendati menyatakan tidak memberi efek jera, Nasir tetap mendukung penggunaan baju tahanan oleh KPK. "Saya kira itu (penggunaan baju tahanan) sudah cocok," katanya.

Menurut Nasir, yang terpenting dalam pemberatasan korupsi adalah penegakan hukum yang tegas kepada para koruptor. Selain itu KPK juga mesti berfokus pada upaya-upaya pencegahan ketimbang menangkapi koruptor.

"Tugas utama KPK bukan mengumpulkan koruptor tapi mencegah korupsi," katanya.

Penggunaan baju tahanan KPK terhadap tersangka korupsi menurut Nasir bukan bentuk pencitraan KPK. Kebijakan KPK itu, imbuh Nasir, adalah wacana lama yang baru direalisasikan sekarang.

Dia mengatakan DPR siap mendukung bila nantinya KPK membutuhkan tambahan anggaran untuk membeli baju tahanan. "Kami akan dukung. Tapi saya kira dananya tidak akan terlalu besar," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika